Sementara pemerintah pusat maupun daerah, imbuh dia, bekerja keras mengendalikan harga-harga dengan memperkuat skema bantuan sosial agar dapat menjadi bantalan bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Panglima TNI 2013-2015 ini juga mengungkapkan, pada 2023, APBN akan berperan sebagai peredam kejut, dan digunakan seefektif mungkin untuk pengendalian inflasi, menjaga daya beli, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia.
“Mulai 2023 kita akan kembali ke defisit anggaran maksimal tiga persen terhadap PDB, seperti sebelum pandemi Covid-19,” kata dia.
Sebagai informasi, ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 persen di kuartal II 2022, dan diproyeksikan berada di atas 5,5 persen pada kuartal III 2022. Indikator dari sisi konsumsi seperti indeks penjualan ritel dan indeks keyakinan konsumen, maupun dari sisi produksi seperti PMI Manufaktur, juga masih memberikan sinyal positif.
Dari sisi eksternal, neraca dagang surplus 29 bulan berturut-turut, yakni 39,9 miliar dolar AS per akhir September 2022. Sedangkan cadangan devisa berada di level 130,8 miliar dolar AS, dan dapat membiayai 5,7 bulan impor, serta pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Adapun terkait dengan Inflasi, per Oktober turun di level 5,7 persen (year on year) dari sebelumnya 5,9 persen (year on year).
Secara bulanan justru terjadi deflasi 0,11 persen, yang utamanya bersumber dari deflasi di sektor makanan dan minuman sebesar 0,97 persen, yang menunjukkan bahwa meskipun ada penyesuaian harga BBM bersubsidi, namun harga-harga kebutuhan pokok masyarakat masih terkendali. (rdr/ant)
