“Juga untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, komitmen pemerintah daerah dalam belanja pengadaan barang dan jasa berupa produk dalam negeri (PDN) serta dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafar, tersebut juga dihadiri 120 orang Praja IPDN Prodi Keuangan Publik yang sedang melaksanakan kuliah lapangan, yang dipimpin langsung Direktur IPDN Kampus Sumbar, Tun Haseno.
Sebelumnya, dalam sambutan pembukaannya, Irsyad menyampaikan, agar RAPBD 2023 mengakomodir beberapa hal, diantaranya antisipasi dampak krisis ekonomi secara global, dan regional yang akan berimbas pada daerah. Selain itu juga pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme pembahasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap Ranperda APBD yang disampaikan oleh Kepala Daerah.”
“Fraksi akan menyampaikan pula Pandangan Umum Fraksinya yang pada intinya memuat pandangan, tanggapan dan saran terhadap substansi yang terdapat dalam Ranperda APBD yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah,” ujar Irsyad. (rdr)
