“Kami mengembangkan Pemetaan Intervensi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (Pensi Penting) dengan tujuan mendapatkan gambaran wilayah prioritas intervensi percepatan penurunan stunting sesuai dengan indikator berpotensi risiko stunting,” kata Fatmawati.
Selain itu untuk membantu pemangku kepentingan atau pimpinan wilayah dalam menentukan prioritas dan memantau intervensi yang dilakukan.
“Juga melihat sasaran keluarga berpotensi beresiko stunting secara by name by address untuk dilakukan intervensi,” kata dia.
Fatmawati mengungkap beberapa tantangan dalam upaya penurunan angka stunting di Sumbar yang antaranya bersumber dari rendahnya persentase pelayanan KB Pasca Persalinan karena ditahun 2022 terjadinya refokucing anggaran sehingga menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan.
“Di mana salah satu kegiatan yang terkena itu adalah Penguatan Capaian Kesertaan KB PP dan PK di kabupaten/kota yang awalnya akan menjadi langkah untuk terbentuknya komitmen bersama untuk dapat disukseskan,” kata dia.
Selain itu lemahnya komitmen bersama terhadap keberhasilan KB PP dan penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan masih lemahnya Sumber Daya Manusia di lapangan, terutama terkait dengan pencatatan dan pelaporan juga menjadi tantangan tersendiri.
“Masih lemahnya strategi dalam keberhasilan KB PP di tengah-tengah masyarakat, terutama promosi dan advokasi terkait KB Menyesuaikan Program dengan kondisi generasi sekarang yang lebih banyak menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-hari, kemudahan generasi sekarang mengakses berita melalui media sosial sehingga tidak bisa lagi membedakan berita hoax dan berita yang benar,” katanya.
Fatmawati mengusulkan rekomendasi perbaikan melalui Kementerian PPN Bappenas dengan harapan memberikan dan memperhatikan kesejahteraan kader di tingkat lini lapangan terutama kader TPK yang berperan dalam percepatan penurunan Stunting.
“Usulan lainnya adalah membagi wilayah yang terjangkau Internet dengan wilayah yang tidak bisa mengakses internet dan memberikan kesempatan kepada kader untuk mendapatkan peningkatan kapasitas bagi kader serta peningkatan komitmen dari pemangku kepentingan atau pengambil keputusan,” katanya. (rdr/ant)
