Ia mengatakan dari anggaran Rp2,1 miliar ini awalnya diperuntukkan untuk sekitar 3.300 KK yang berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Data 3.300 KK ini, sambungnya sudah disandingkan dengan penerima BLT BBM dari pemerintah pusat serta diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
“Namun BLT BBM ini ternyata diambil dari data P3KE yang baru saja hari ini kita dapatkan dari Bappeda. Ini yang nantinya akan kita verifikasi dan validasi,” ujarnya.
Ia mengatakan proses verifikasi dan validasi oleh pihak kelurahan dan akan diputuskan melalui musyawarah kelurahan.
“Awalnya akan disandingkan data P3KE ini dengan data penerima BLT BBM dari pemerintah pusat. Nanti data yang belum menerima inilah yang akan kita serahkan ke kelurahan,” ujarnya.
Disampaikannya bahwa beberapa yang akan diverifikasi dan validasi seperti orangnya masih hidup atau tidak, sudah pindah atau belum, dan tentunya layak atau tidak layak. (rdr/ant)
