“Peran media juga sangat penting agar tahapan ini bisa menyentuh berbagai segmen,” ujar Yanuk.
Ditambahkan Yanuk, pada September 2022 lalu telah ditetapkan data pemilih Pemilu 2024 sebanyak 3.806.701 pemilih. Mengingat ada yang meninggal, pindah domisili dan sebagainya, makanya dilakukan pemutakhiran data pemilih.
“Dari waktu ke waktu dan bulan ke bulan akan terus dilakukan pemutakhiran data pemilih yang nantinya akan disingkronkan dengan data dinas kependudukan,” jelas Yanuk.
Ditambahkan komisioner KPU Sumbar Yuzalmon, pemutakhiran data pemilih ini akan berakhir pada Juni 2023. Panjangnya tahapan ini karena pemutakhiran dilakukan tiap bulan.
“Setelah disingkronkan dengan data kependudukan di Disdukcapil, inilah yang menghasilkan DP4 untuk Pemilu 2024,” ungkap Yuzalmon.
Untuk pemutakhiran pemilih ini, lanjut Yuzalmon, KPU telah memiliki program Sistem Data Pemilih (Sidalih) yang dapat merekam semua data semua dan dapat mendeteksi potensi terjadinya kegandaan pemilih, baik dari sisi NIK maupun sidik jari.
“Jika ada terdeteksi data yang sama, maka akan muncul invalid di sistem sidalih. Terlihat banyak sekali pergerakan data pemilih, naik turun, apalagi mulai banyaknya perekaman KTP oleh para pemilih pemula,” ujar Yuzalmon.
Karena itu KPU lanjut Yuzalmon, KPU tak bisa bekerja sendiri, jelas membutuhkan bantuan, dukungan dan sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan dan stakeholder.
Selain KPU dan JPS, Rakor yang digelar Bawaslu Sumbar ini juga dihadiri Subdit III Polda Sumbar, ketiga unsur TNI (AD, AL dan AU), Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Kemenag, Kesbangpol dan lainnya. (rdr/rel)
