“Kita manfaatkan momentum ini menjadi isu nasional. Misalnya ID FOOD dan Bulog bikin gudang di Malaysia. Sekalian saja kita jadi pemain, jangan malu-malu begini. Karena pasar ekspor ini merupakan strategi supply chain. Jadi isu ekspor ini dijadikan strategi kebijakan nasional. Langsung kita deklarasi saja, kita eksportir jagung untuk kawasan, kita siap kirim Filipina bila perlu presiden Filipina melakukan MoU dengan kita,” katanya.
Sementara itu, Asisten Ombudsman RI M. Ilham Setiawan Ilham Bahri mengatakan tata kelola pangan pemerintah memiliki tantangan dalam pengelolaan data produksi yang berbeda-beda.
Menurut dia, seharusnya ada data acuan yang bisa di pakai bersama para pemangku kepentingan untuk pengambil keputusan. “Di jagung datanya juga tidak sinkron antar kementerian dan lembaga. Tidak ada data rujukan bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan apa tindak lanjut pelayanan yang disampaikan ke publik,” kata dia.
Pemerintah akan melakukan Survei Cadangan Jagung Nasional pada tahun 2023 untuk mengetahui jumlah pasti stok jagung yang tersebar baik di tingkat petani, distributor, maupun pengguna seperti peternak.
Survei ini dilakukan sebagai solusi terjadinya perbedaan data yang ada di berbagai kementerian lembaga. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan komoditas tersebut. Sebelumnya Badan Pusat Statistik juga pernah melakukan survei serupa, yakni Survei Cadangan Beras Nasional. (rdr/ant)
