Lalu apa yang dimiliki Andre Rosiade sehingga apa yang digagas dan diperjuangkannya mendapat dukungan dari pemerintah pusat? Menurut saya yang dimiliki Andre Rosiade adalah kekuatan lobi dan jaringan yang dimilikinya dalam pemerintahan membuat masalah yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat dapat diselesaikan.
Dalam konteks pembangunan yang dilaksanakan di Sumatera Barat yang minus dengan anggaran pembangunan, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan lobi dan luasnya jaringan yang dimiliki oleh kepala daerah. Apalagi kalau APBD yang dimiliki daerah sangat minim dan investasi yang tidak kunjung datang. Karena faktanya tanpa jaringan yang kuat kepada pemerintah pusat, baik ke presiden maupun ke menteri sebagai pembantu presiden, maka Sumatera Barat akan sulit melaksanakan pembangunan.
Konteks lobi dan jaringan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan ini relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Ehito Kimura (2013) tentang vertical coalition. Walaupun konteks teori ini berangkat dari konsepsi pemekaran daerah, namun teori ini juga relevan melihat pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
Dalam teorinya, Kimura menjelaskan pentingnya kerjasama secara vertikal antara elite lokal dan elite pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Dalam hal ini elite lokal menggunakan relasinya di pusat untuk menyampaikan usulan pembangunan dalam bentuk proposal yang mereka ajukan. Melalui kekuatan lobi dan jaringannya dengan elite di tingkat pusat, maka proyek pembangunan yang diusulkan bersedia dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
Tentu bukanlah hal yang mudah membangun jaringan politik dan kekuatan lobi ini. Apalagi jika partai yang mengusung kepala daerah berbeda dengan partai penguasa di tingkat pusat. Memang secara teorinya apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah akan ditampung dan tidak akan ditolak oleh pemerintah pusat.
Karena secara etika berpemerintahan hal ini tidak akan terjadi dan akan menimbulkan reaksi masyarakat di daerah. Namun yang sering dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan cara menggantung dan tidak akan merespons proposal proyek pembangunan yang diminta oleh daerah. Inilah sebabnya mengapa banyak proposal pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah sulit direalisasikan oleh pusat.
Menariknya apa yang dilakukan Andre Rosiade terkait dengan model koalisi vertikal ini justru keluar dari kelaziman yang ada. Andre justru tidak berkoalisi dengan elite daerah dalam upayanya menyelesaikan masalah pembangunan di Sumatera Barat. Malah Andre membangun koalisinya dengan masyarakat Sumatera Barat.
Andre justru keluar dari konsepsi yang dikatakan oleh Kimura di atas. Koalisi vertikal yang dibangun oleh Andre Rosidade justru berbasiskan aspirasi masyarakat yang coba dia kumpulkan melalui reses yang dilakukannya. Andre seakan-akan mewakili langsung elite lokal sekaligus memainkan fungsinya sebagai anggota DPR menjadi elite pusat. Melalui kekuatan jaringan yang dimilikinya di pemerintahan serta didukung oleh kemampuan lobinya yang mumpuni, proposal pembangunan yang diajukan selalu mendapat dukungan pemerintah pusat.
Tidak heran dengan kemampuan yang dimiliki Andre Rosiade ini, banyak pihak yang menginginkan dirinya menjadi Gubernur Sumatera Barat ke depan. Masyarakat melihat kiprah Andre Rosiade selama ini sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat. Walaupun saya sebenarnya sangat keberatan dan menyayangkan keinginan masyarakat yang mendorong Andre Rosiade maju menjadi calon Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada serentak tahun 2024.
Mengapa demikian? Sungguh disayangkan eksistensi Andre Rosiade di kalangan elite politik nasional harus didegradasi ke level politik lokal. Biarlah Andre Rosiade menjadi elite di pusat dengan potensi besar yang dimilikinya sebagai mitra koalisi publik Sumatera Barat. Yang penting sekarang bagaimana masyarakat terus menjaga komunikasinya dengan Andre Rosiade menyampaikan masalah pembangunan yang dihadapi daerah ini sekaligus menyiapkan calon gubernur yang mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat di tahun 2024. (*)
