Untuk penetapan tersangka, menurutnya akan menunggu seluruh keterangan saksi dan kecukupan dokumen yang dibutuhkan. “Ada sekitar 20 orang yang sudah dipanggil sebagai saksi, semuanya yang terkait telah dipanggil, untuk total kerugian negara juga masih dalam penghitungan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Linda Faroza mengatakan pihaknya bersikap kooperatif dengan proses hukum yang sedang berlangsung. “Pihak Kejati datang sejak pagi, untuk kepentingan proses hukum kami bersikap kooperatif dengan memperlihatkan semua arsip yang ada tentang pembangunan RSUD Bukittinggi,” kata Linda.
Ia mengaku beberapa waktu menjadi Kepala Dinas Kesehatan di Bukittinggi dan belum pernah dimintai keterangan apapun. “Saya belum satu bulan di sini, jadi tidak pernah dimintai keterangan apapun karena tidak berada di sini saat proses pembangunan RSUD,” katanya.
Diketahui, dugaan korupsi yang diperkirakan senilai Rp16 miliar naik ke penyidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar nomor print 03 /L.3/Fd.1//03/2022, tertanggal 23 Maret 2022.
RSUD Bukittinggi dibangun secara resmi melalui peletakan batu pertama pada September 2018, bangunan senilai Rp102 miliar itu berdiri diatas lahan seluas 3,4 hektar di Gulai Bancah Jalan Bypass, Bukittinggi. (rdr/ant)
