“Karena sudah hampir enam bukan setelah gempa bantuan untuk rumah rusak berat tidak kunjung jelas,” kata Idenvi.
Ia menambahkan desakan itu sangat wajar karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana yang semestinya pemerintah harus cepat dan hadir 24 jam di saat pasca bencana ditetapkan.
Ketua Karang Taruna Nagari Kajai Joni juga mengharapkan bantuan rumah rusak berat akibat gempa segera terealisasi karena masyarakat sangat membutuhkan.
“Kita menunggu kapan bantuan itu turun, saat gempa terjadi rumah saya ambruk dan saat ini berteduh di hunian sementara yang di bangun oleh Pemkab Pasaman Barat,” katanya.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat rumah yang terdampak mencapai 4.624 unit. Rusak berat mencapai 1.212 unit, rusak sedang 1.240 unit dan rusak ringan sebanyak 1.217 unit.
“Jumlah data rusak berat telah kita sampaikan ke pemerintah pusat namun informasinya masih ada tahap yang harus dilakukan sebelum bantuan turun. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bantuan cepat turun,” kata Kepala BPBD Pasaman Barat Azhar. (rdr/ant)
