JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengusulkan agar pemerintah mulai mengkaji pengalihan subsidi pupuk menjadi subsidi harga melalui kajian yang mendalam.
“Subsidi pupuk ini sudah dimulai sejak rezim Orde Baru, ketika presiden kedua Bapak Soeharto memutuskan subsidi pupuk dengan tujuan swasembada pangan. Tujuan ini tercapai tahun 1984, dan beberapa tahun kemudian hingga Indonesia bebas dari ketergantungan impor pangan pokok,” kata Andi Akmal Pasluddin dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Namun setelah itu, ujar dia, mulai dari Presiden Soeharto di akhir jabatannya hingga berbagai kepala negara sebelumnya, subsidi pupuk tetap berjalan, tapi tidak tercapai tujuannya. Untuk itu, ia menginginkan agar sudah saatnya ada pengkajian ulang yang mendalam dengan melibatkan banyak pakar dan praktisi, untuk alternatif mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi harga.
“Di luar negeri sudah banyak negara seperti Amerika, dan beberapa negara di Eropa yang memilih subsidi di-output daripada di-input,” ucapnya.
Andi Akmal Pasluddin mendorong agar pemerintah mulai mengkaji penerapan pengalihan alokasi subsidi sektor pertanian dari yang mulanya berbasis input menjadi subsidi output demi menekan risiko anjloknya harga produk pertanian pada masa panen yang bisa merugikan petani.
Hal tersebut, lanjutnya, bisa diuji pada satu wilayah kabupaten sentra penghasil produk pertanian, sehingga risiko yang ditimbulkan bila meleset tidak terlalu besar.
“Tapi bila semakin mendorong peningkatan produk pertanian, menghilangkan dampak penyelewengan karena efektivitas anggaran subsidi yang tepat sasaran, tentu kebijakan ini mesti dapat menjadi alternatif menggantikan subsidi pupuk yang angkanya selalu di atas angka APBN Kementerian pertanian itu sendiri,” ujar Akmal.
