Andre Rosiade menjadi role model politisi Indonesia kekinian. Memilih politik sebagai pengabdian untuk negara dijalaninya dengan totalitas. Memperjuangkan nasib rakyat melalui legislatif dengan menjadi anggota DPR RI periode 2019- 2024.
Kesempatan pertama ini ia menjadi Anggota Dewan dari Dapil Sumatera Barat 1. Andre memperoleh suara tertinggi dari seluruh Caleg DPR RI di Dapil ini. Padahal ia adalah pemain baru dalam kontestasi politik ini.
Andre menjadi fenomenal karena ia lantang bersuara untuk kepentingan rakyat. Ia bak singa parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, ketika ada kebijakan yang dirasa merugikan rakyat dan negara, Andre tegas menolak.
Andre Rosiade keras menolak proses kerja sama Freeport dengan perusahaan asal China, Tsingshan Steel dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Andre menilai kerja sama tersebut belum tentu lebih baik daripada rencana pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur yang saat ini tengah dilakukan oleh Freeport.
Andre menilai bahwa kerjasama itu sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Di mana bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketika Covid-19 melanda tahun lalu dan adanya wacana kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dari Kementerian Keuangan, ia juga keras menolak.
Andre menilai bahwa kebjakan itu sangat menyengsarakan rakyat kecil. Apalagi digulirkan pada situasi perekonomian rakyat yang sedang sulit. Banyak orang yang di-PHK sehingga beralih profesi menjadi pedagang mikro dan kecil. UMKM menjadi penggerak ekonomi yang lesu di tengah krisis.
Begitupun soal kebijakan Kementerian Investasi memberikan izin berdirinya pabrik semen baru di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ia menyorot tajam izin itu, di saat pemerintah sendiri memberlakukan moratorium pendirian pabrik semen baru di Indonesia.
Soal semen ini Andre juga melaporkan dugaan praktik predatory pricing (jual rugi) di industri semen nasional ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam kasus ini Andre melaporkan PT Conch South Kalimantan Cement, yang merupakan anak perusahaan semen China.
KPPU akhirnya memenangkan Andre Roaside. Ditandai dengan keluarnya putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Conch
South Kalimantan Cement (CONCH) dalam kasus penjualan semen jenis Portland Composite Cement (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan.
Dalam perkara KPPU No. 03/KPPU-L/2020, CONCH terbukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Komisi pada Jumat 15 Januari 2021)lalu. Oleh sebab itu, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp 22,35 miliar.
Selain lantang bersuara menolak berbagai wacana dan kebijakan pemerintah, Andre juga mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan dampak positif untuk rakyat. Misalnya, ketika peemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 tahun 2022 untuk pemberlakuan larangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya seperti Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO). Andre mengapresiasi keluarnya kebijakan tersebut.
Menurut Andre Permendag Nomor 22 tahun 2022 yang berlaku sejak 28 April 2022 dengan harga minyak curah bisa dicapai Rp14 ribu per liter tentu memberikan manfaat kepada rakyat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.
Andre contohnya juga mengapresiasi kinerja Menteri Erick Thohir dalam menyelamatkan Krakatau Steel yang hampir bangkrut. Beberapa strategi yang dilakukan yaitu, pertama, restrukturisasi utang yang telah dilakukan pada akhir 2019 hingga Januari 2020 sehingga mampu menurunkan jumlah utang yang dimiliki oleh Krakatau Steel.
Kedua, negosiasi untuk meningkatkan saham di Krakatau Posco sehingga di masa depan akan menimbulkan keuntungan bagi Krakatau Steel dan ketiga, mengundang SWF Indonesia yakni Indonesia Investment Authority (INA) untuk berinvestasi di Krakatau Steel sehingga nantinya profit yang didapat oleh Krakatau Steel tidak lari ke luar negeri.
Ketiga, mengundang investor masuk di proyek blast furnace yang diinisiasi sejak 2008 sehingga proyek ini nantinya tidak lagi mangkrak.
Soal Garuda Indonesia, Andre Rosiade juga memiliki keberpihakan kepada pemerintah agar menyelamatkan perusahaan plat merah penerbangan tersebut. Ia mendukung pemerintah menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mitra Buana Koorporindo terhadap Garuda.
Soal vaksin Andre pun banyak bersuara dan memperjuangkannya untuk rakyat, diantaranya ia mengusulkan pelaku usaha prioritas mendapatkan vaksin, mendorong pemerintah agar bisa melaksanakan vaksin 1 orang per hari, mengusulkan vaksin untuk jamaah umroh, mendukung program vaksin gotong royong, meminta Kementerian BUMN untuk melaksanakan vaksin lansia dan pensiunan lembaga tersebut, serta mengusulkan pemerintah membangun big data vaksinasi.
Sebagai anggota Komisi IV di DPR RI yang notabene-nya adalah mitra Kementerian BUMN, Andre juga mengapresiasi kebijakan menggratiskan semua fasilitas umum milik BUMN. Ia terus mendukung eksistensi Kementerian BUMN disaat ada yang mengusulkan agar kementerian ini dibubarkan.
Andre meyakini bahwa sejarah lahirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tujuan utamanya adalah upaya negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara yang cita-cita utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun belum dapat terwujud sebagaimana mestinya. Andre terus mendukung reformasi BUMN dari semua aspek.
Dengan kedekatannya dengan Kementerian BUMN Andre tidak sulit untuk membawa berbagai program pembangunan dan fasilitas BUMN ke daerah Sumatera Barat, diantaranya penambahan tower jaringan telekomunikasi di daerah yang tak bersinyal, revitalisasi jalur kereta api, menyalurkan berbagai program CSR BUMN ke daerah-daerah di Sumatera Barat.
Ketika solar langka beberapa waktu lalu, Andre langsung turun sidak ke lapangan, kemudian melobi Pertamina untuk menambahkan kuota bagi wilayah Sumatera Barat. Bahkan ia juga membawa langsung petinggi Pertamina melihat beberapa SPBU dan antrian truk yang panjang hingga berhari-hari.
Baru-baru ini Andre juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mencari solusi dalam pengalihan lahan pasca tambang di Kota Sawahlunto. Lahan pasca tambang milik PT. Bukit Asam tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Lahannya cukup luas, yaitu 390 hektare.
Sebagai legislator Sumatera Barat di Senayan, Andre tak pernah berhenti berjuang untuk provinsi yang diwakilinya. Andre bukanlah tipe politisi yang hanya duduk manis di kursi anggota DPR, menerima gaji, tunjangan dan berbagai fasilitas lainnya.
Andre terus melobi lintas Kementerian mendapatkan program dan anggaran untuk pembangunan di Sumatera Barat. Beberapa kali juga ia membawa dan mendampingi kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat menemui para Menteri.
Tanggal 12 April 2021 Andre membawa 7 orang kepala daerah dari Sumbar bertemu dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Pertemuan itu membahas percepatan pembangunan Sumbar, terutama di sektor koperasi dan UMKM.
Pada 14 April 2021 Andre membawa 9 orang kepala daerah dari Sumatera Barat bertemu dengan Kementerian PUPR. Pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian itu membahas terkait pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin yang tersambung ke Pekanbaru yang sedang terhenti
karena persoalan pembebasan lahan, serta sejumlah program pembangunan strategis lain untuk di Sumbar.
Di hari yang sama 9 kepala daerah ini juga dibawa Andre bertemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra. Pertemuan itu membahas kolaborasi antara pemerintah pusat dengan kepala daerah untuk membangun sektor perekonomian pada bidang perdagangan di Sumatera Barat. Melalui Kemendag ini juga sudah dibangun beberapa pasar di Kota Padang dan Bukittinggi.
Selanjutnya tanggal 25 Mei 2021 Andre bisa membawa 11 orang Bupati/Walikota se-Sumatera Barat bertemu Menteri Partanian, Sahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian. Pertemuan itu membahas kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan para kepala daerah. Khususnya untuk percepatan pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Sumatera Barat. Padahal Kementerian Pertanian ini bukanlah mitra Komisi VI dimana Andre ditugaskan. Kementerian Pertanian merupakan mitra Komisi IV DPR RI.
Perhatian Andre kepada rakyat kecil secara langsung sudah menjadi program rutin yang ia jalankan. Bahkan hampir setiap hari. Berbagai macam bantuan dan uluran tangan Andre dirasakan oleh rakyat. Bantuan dari pribadi Andre berupa sembako puluhan ribu paket setiap Ramadhan, pengobatan dan pendidikan warga miskin, bantuan kaki palsu, kursi roda, nasi bungkus Jumat berkah, membantu warga rumahnya yang terbakar, korban banjir, makanan tambahan balita dan ibu hamil, membantu modal usaha disabilitas, bantuan masker saat covid melanda, penyaluran sapi kurban dan lain sebagainya.
Saat gempa Pasaman Barat dan Pasaman beberapa waktu lalu ia menyalurkan bantuan senilai Rp. 1,8 miliar. Bantuan tersebut bisa ia collect dari berabagai CSR BUMN. Termasuk juga melalui CSR BUMN ini sebelumnya secara reguler disalurkan Andre untuk berbagai program perbaikan dan pembangunan sarana rumah ibadah, sekolah, pembangunan jembatan, pengelolaan sampah, pengadaan ambulance, bedah rumah, rehab rumah tahfiz dan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Andre sadar untuk mewujudkan kerja nyata di bidang politik ini butuh kerja keras, keberanian, komitmen, kolaborasi, inovasi dan keberlanjutan (sustain).
Sebagai Ketua Partai Gerindra di Sumatera Barat, tentu Andre memiliki tanggungjawab besar mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara partainya pada Pemilu 2024 mendatang. Pemilu 2019 Partai Gerindra adalah pemenang di Sumatera Barat.
Kerja nyata Andre Rosiade harus berbanding lurus dengan kerja nyata seluruh kader Partai Gerindra baik distruktur partai, kader anggota legislatif maupun bupati/walikota di seluruh Sumatera Barat. Jika tidak nyata bekerja, tentu akan menjadi ancaman bagi Partai Gerindra di Pemilu mendatang. (*)
