Paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi sendiri, dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen dan dihadiri Gubernur Mahyeldi dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Menurut Mesra, Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah pahlawan pendapatan daerah, karena lebih dari 80 persen PAD disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ataupun BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
“Wajib pajak hari ini adalah pahlawan. Bagi kita di Sumbar, PKB dan BBN-KB masih menjadi salah satu sumber utama potensial Pendapatan Daerah. Dalam catatan kami sesuai dengan laporan pihak terkait, 87 sampai 88 persen berasal dari pajak kendaraan. Namun temuan di lapangan, Fraksi Partai Gerindra menduga lebih dari 30 persen orang tidak mampu bayar pajak, karena menunggak bertahun-tahun, bahkan sampai lima tahun,” katanya.
Atas dasar itulah, Gerindra meminta adanya kebijakan untuk menghapus atau memotong pajak yang menunggak tersebut. “Bagaimana mekanismenya kami serahkan kepada pemerintah daerah. Yang penting, aspirasi dan keinginan para wajib pajak ini bisa diakomodir sesuai dengan usulan kami ini,” tambah dia.
Selain mengusulkan penghapusan pajak, Gerindra juga mempertanyakan berbagai hal sebagaimana yang disampaikan gubernur sebelumnya. Antara lain, soal SILPA yang mencapai Rp483,6 miliar lebih.
“SILPA tahun 2021 tercatat Rp483,6 miliar lebih, dimana angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang Rp260,8 miliar. Kecenderungan SILPA yang membengkak ini membuat kami khawatir dan sedih juga. Fraksi Partai Gerindra merasa sedih, karena disaat kita susah mendapatkan uang dan meningkatkan pendapatan daerah, tapi duit yang ada saja, yang harusnya digunakan untuk pelayanan publik dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik,” kata Mesra.
Politisi asal Kota Padangpanjang itu meminta ada penerapan reward dan punishment atas OPD yang menyebabkan membengkaknya SILPA. “Kalau tidak ada, maka kami khawatir SILPA 2022 akan semakin besar lagi,” tambah dia.
Pada kesempatan itu, Gerindra juga mempertanyakan soal tindak lanjut temuan BPK-RI Perwakilan Sumbar berkaitan dengan penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu.
“Dalam LHP atas Laporan Keuangan tahun 2021, BPK kembali menyinggung persoalan ini, dimana disebutkan bahwa masih ada kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 pada BPBD Sumbar sebesar Rp5,4 miliar lebih yang hingga hari ini belum ditagih. Mohon kejelasan Saudara Gubernur, kapan ini akan ditindaklanjuti dan diselesaikan?,” tanya Mesra lagi.
Secara keseluruhan, ada 19 poin berisi masukan dan pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra. Pandangan umum ini merespons Nota Pengantar yang disampaikan Gubernur Mahyeldi dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, tiga hari sebelumnya. (rdr)
