Menurutnya, jangan disamakan pendapatan antara PNS yang bekerja di kantor dan yang bekerja di mana saja.
“Perlu diatur juga pendapatannya. Kalau misalnya kerjanya anywhere ya berarti gajinya jangan ini kan, tunjangan kinerja segala, berpengaruh pada itu. Jangan disamakan, nanti semua sama, repot itu,” katanya.
Menurutnya, jika pendapatan PNS disamakan maka akan menimbulkan kecemburuan antara PNS. Dampaknya, akan berpengaruh pada citra abdi negara ini.
“Itu yang menjadi masalah, terjadi kecemburuan sosial. Berakibat pada citra PNS sendiri di mata masyarakat, tentu efek dominonya akan banyak yang harus dipertimbangkan,” tambahnya. (rdr/detik.com)

















