Nama-nama yang muncul berikutnya setelah Mulyadi Muslim adalah Hendrizal (Pejabat Pemko Padang) 2 persen, 2 persen Maigus Nasir (anggota DPRD Sumbar), 2 persen Desri Ayunda (Cawako 2013 dan Cawawako 2018), 2 persen M Ichlas El Qudsi (mantan anggota DPR RI dan Cawako 2013), 2 persen Indra Catri (Bupati Agam dan Cawagub Sumbar 2020).
“Ada yang menyebut usulan Pemko Padang dan belum bisa memastikan siapa yang dicalonkan,” kata Eka.
Artinya, sebut Eka, hanya Mulyadi Muslim yang mendapatkan angka 4 persen. Dari data ini, pengetahuan masyarakat Kota Padang terhadap elite politik masih rendah. Bahkan 82 persen dia tak punya referensi, siapa yang menjadi tokoh di Kota Padang. Kota yang ada banyak perguruan tinggi, kantor partai politik, tapi kurang melekat di warga kita.
“Meski ada 5 nama yang muncul, ini menunjukkan, banyak tokoh yang tidak terbicarakan di parpol, tapi di masyarakat dibicarakan. Ini seharusnya menjadi pertimbangan dari parpol, ketika menjadi pembicaraan pencarian calon wakil wali Kota Padang,” kata Eka.
Eka menyebut, Revolt Institute juga menanyakan tingkat pengetahuan responden terhadap informasi siapa yang berhak mengusulkan Cawawako menggantikan Hendri Septa. Ada empat opsi yang disampaikan, pertama partai pengusung Mahen (Mahyeldi-Hendri Septa), semua parpol yang ada kursi DPRD Padang, usulan dari masyarakat kota dan tidak tahu.
“Hasilnya 36 persen menyebut partai pengusung, 12 persen semua parpol, 42 persen usulan masyarakat, 10 persen tidak tahu,” katanya.
Menariknya, sebut Eka, ada 36 persen yang jawabannya betul, yaitu diusung parpol Mahen. Tapi 42 persen mengatakan, yang mengusul, usulan warga kota.
“Ada pengetahuan masyarakat yangdiusulkan adalah yang mereka usulkan. Bisa jadi masyarakat menunggu, siapa yang akan diusulkan calon. Artinya, parpol harusnya meminta aspirasi warga,” katanya.
Pertanyaan yang agak serupa, siapa yang akan memilih Wawako Padang mengantikan Hendri Septa. Pertama partai pengusung Mahen, semua parpol DPRD Padang melalui sidang paripurna, masyarakat Kota Padang yang punya hak pilih, tidak tahu.
“Hasilnya 24 persen menyebut partai pengusung Mahen, 24 persen semua parpol di DPRD Padang, 44 oleh masyarakat Kota Padang, 6 persen tidak tahu,” katanya.
Artinya, sebut Eka, masih 24 persen warga yang tahu bagaimana cara pemilihan Wawako. Artinya, cukup sedikit yang tahu warga dengan cara ini. Ada kekurangan pengetahuan warga kota terkait masalah politik ini.
“Akhir kata, kita akan memilih, siapa yang akan mendampingi Hendri Septa memimpin Padang, Demokrasi akan hadir jika ada aktor-aktor demokrasi. Jadilah aktor demokrasi yang mengedepankan hak konstitusional warganya. Yang ada di depan adalah dorongan untuk mengedepankan partisipasi politik rakyat,” katanya. (*)
