Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi semua ASN, karena memiliki dampak yang sangat luas. Tak hanya pada kinerja dan citra daerah, tapi juga pada keluarga masing-masing yang terlibat.
Apalagi jika sampai berhenti dengan tidak hormat sebagai ASN. Meski demikian kata Sekda, pemerintah kabupaten hingga kini belum mengganti posisi ASN yang terkena tangkap tangan, karena masih berstatus saksi.
“Kita lihat dulu perkembangannya nanti. Setelah itu baru kita ambil sikap, apakah tetap memakainya atau mengevaluasi,” tutur Sekda.
Proses pemeriksaan kini sedang berlanjut. Pemerintah kabupaten terus memantau perkembangannya dan tetap menghormati upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian.
Sekda berharap empat orang ASN dan satu orang rekanan yang turut terjaring tangkap tangan terbebas dari segala dugaan tindak pidana, baik khusus maupun umum agar bisa kembali bekerja seperti biasa.
Apalagi tugas pokok dan fungsi mereka berkaitan erat dengan serapan belanja modal. “Sampai kini masih lancar-lancar. Tugas ditangani rekan-rekannya yang lain,” sebut Sekda. (rdr/ant)
