“Ingat SMA dan SMK itu tersebar di Kabupaten/Kota, bagus pun Bupati dan Walikota dalam bekerja mengatasi pandemi ini, tidak akan bisa optimal, para guru SMK masih ke sekolah. Ini kebijakan busuk dan mencerminkan kearoganan yang ditutup dengan pura pura kesantunan,” ujarnya.
Dalam masa PPKM ini kebijakan itu sebaiknya tidak dilakukan, selagi semua kegiatan itu bisa dilaksanakan di rumah, minimal sampai PPKM ini selesai. Menurut Dedi Hermon, dosen yang tercatat sebagai guru besar termuda ini adalah hal yang lebih penting dilakukan.
Provinsi harus total dan cepat memanfaatkan dana COVID-19, sehingga SOP dan langkah langkah yang dilakukan terukur, serta insentif untuk tenaga kesehatan bisa tersalurkan dengan cepat, sehingga PPKM yang bertujuan untuk menekan pandemi COVID-19 ini optimal dilakukan.
“Dengan tidak tersalurnya Dana COVID-19 secara cepat dan efektif, jelas Gubernur Sumatera Barat tidak paham dalam mengatasi pandemi ini, tidak mempunyai ide dalam menyusun SOP dan langkah-langkah yang efektif dalam menekan pandemi COVID-19 ini di Sumatera Barat,” paparnya.
Selain itu, yang harus dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Sumatera Barat ini, harus melibatkan alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda secara utuh, bukan hanya lips service saja, tapi kenyataan nya tidak ada.
Pada kesempatan lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah beberapa waktu lalu menyatakan siap untuk menampung saran dan masukan terkait penanganan COVID-19.”Semua masukan kita tampung,” ujar Mahyeldi. (*)
