JAKARTA, RADARSUMBAR.COM-Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2021 terhadap tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, persetujuan itu diberikan dengan dua syarat.
Kapoksi Gerindra di Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, dukungan terhadap penambahan PMN tahun 2021 diberikan untuk menjaga laju perekonomian bangsa. “Kami dapat menyetujui usulan ini agar roda ekonomi bangsa bisa bergerak di tengah wabah pandemi Covid-19,” kata Andre dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (14/7) lalu.
Meski demikian, Andre mengatakan pihaknya memberikan dua catatan terhadap Menteri BUMN. Pertama, penggunaan PMN tambahan untuk tiga BUMN harus dilakukan dengan transparan, akuntabel dan dilaporkan secara berkala ke Komisi VI.
Kedua, lanjut Andre, Fraksi Gerindra ingin PMN tambahan ini juga dialokasikan untuk IHC Pertamedika selaku BUMN rumah sakit, dalam rangka menambah kapasitas rumah sakit dan ICU untuk rakyat yang tengah berjuang menghadapi gelombang kedua Covid-18.
“Begitu banyak rakyat Indonesia meninggal dunia, hampir setiap hari orang meregang nyawa Pak Menteri, karena tidak mendapatkan rumah sakit, tidak mendapatkan ICU, tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan obat yang layak,” kata Andre.
Menurutnya, hal ini akan menjadi legacy kita Pak Menteri. Gerindra meminta agar PMN tambahan ini juga dialokasikan kepada IHC Pertamedika untuk membangun rumah sakit modular tiga yang kapasitasnya tidak lagi 500 kamar tetapi 2.000 kamar dengan 1.000 ICU.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra juga meminta agar BUMN Farmasi mendapatkan alokasi anggaran dari PMN tambahan agar persediaan multivitamin dan obat-obatan untuk rakyat terus tersedia dan dapat diakses dengan harga murah. “Inilah permintaan Fraksi Gerindra yang terus menyerap aspirasi rakyat. Itu syarat yang kami ajukan untuk PMN tambahan tahun 2021,” terang Andre.
Terkait PMN 2022, Andre mengatakan pihaknya menyetujui agar menjadi usulan dalam RAPBN 2022 yang Pembahasan dan pendalamannya akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya akan memperhatikan seluruh catatan yang diberikan oleh Komisi VI. Terutama terkait alokasi anggaran kepada Pertamedika IHC untuk penambahan 2.000 kamar dan 1.000 ICU serta kepada BUMN Farmasi yang ditugaskan menyediakan multivitamin dan obat-obatan untuk rakyat.
Selain itu, lanjut Erick, Kementerian BUMN siap melaporkan penggunaan PMN tambahan tahun 2021 secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.
“Prinsip transparan dan akuntabel sangat kami junjung di Kementerian BUMN. Untuk mengawasi banyaknya jumlah BUMN tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik dengan tupoksi Komisi VI agar kinerja BUMN ke depan semakin baik,” kata Erick. (*)
