“Seharusnya yang menikmati masyarakat yang tergabung pada Kelompok Tani Bukit Intan Sikabau. Ternyata hingga saat ini tidak sama sekali,” ujarnya.
Bahkan perusahaan membangun hutan konservasi di tengah-tengah kebun yang membuat masyarakat tidak bisa menjalankan program pemerintah persertifikatan tidak bisa lagi.
“Kami akan mempertahankan hak kami sampai kapan pun. Berbagai upaya telah dilakukan mulai ke Pemkab, DPRD, Komnas HAM dan Ombudsman namun hasilnya tidak ada. Yang jelas kami akan pertahankan hak kami,” tegasnya.
Dengan kedatangan BPN maka pihaknya berharap hasilnya dapat diketahui sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kepada penegak hukum mereka mengharapkan bisa menegakkan keadilan yang sebenarnya.
Manager PT BPP Pasaman Barat, Bobby saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan patuh dan taat pada hukum yang berlaku. “Saat ini sedang ditangani oleh pihak penegak hukum. Kita akan ikuti dan patuh,” katanya.
Menurutnya jika memang nanti lahan itu milik masyarakat maka akan diserahkan ke masyarakat. Namun jika lahan itu masuk HGU perusahaan diharapkan masyarakat dapat menerimanya.
Saat proses penentuan koordinat lahan 300 hektare itu, ratusan masyarakat ikut mendampingi pihak BPN dengan pengawalan polisi dari Polda Sumbar dan Polres Pasaman Barat serta TNI. Saat itu hampir terjadi kericuhan karena pihak PT BPP tidak bisa memperlihatkan dokumen HGU mereka.
Namun dengan pengawalan aparat penegak hukum akhirnya tidak terjadi kericuhan. Pihak BPN Provinsi Sumbar saat dimintai keterangan juga tidak bersedia dan menghindar dari konfirmasi sejumlah media. “Bukan wewenang kami memberikan keterangan. Silahkan kepimpinan,” kata petugas ukur BPN yang enggan menyebutkan namanya. (rdr/ant)
