PADANG, RADARSUMBAR. COM – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon melantik kepengurusan DPD dan DPC HKTI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2022-2027, Jumat (18/3/2022) di Hotel Truntum Padang.
Saat memberikan sambutan, Fadli Zon mengatakan, persoalan pertanian bukanlah persoalan baru, tapi sudah menjadi persoalan klasik. Mulai dari mahal dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, sulitnya mendapatkan bibit, petani yang kesulitan permodalan, hingga persoalan sumber daya manusia (SDM) petani yang semakin berkurang.
“Jumlah petani itu semakin hari makin sedikit. Yang jadi petani sudah tua-tua. Kalau pun ada yang muda, jumlahnya tidak banyak, ” ungkap Fadli.
Anggota DPR RI ini menjelaskan, HKTI mencatat nilai tukar petani (NTP) 2020, sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani hanya 101,65 poin, naik tipis 0,74 persen dibanding 2019. Sementara untuk 2021, rata-rata NTP 104,3 poin yang didongkrak oleh NTP subsektor perkebunan yang selalu di atas 110 poin.
Subsektor lainnya rata-rata masih di bawah 100 poin seperti subsektor pangan 98.05 poin, subsektor peternakan 99,12 poin dan subsektor hortikultura 101,38 poin. “Artinya petani kita masih merugi, lebih besar pengeluarannya daripada pendapatan dari hasil taninya,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Padahal kata Fadli, saat pandemi COVID-19 mendera dunia, semua sektor kehidupan terdampak signifikan, perekonomian nyaris tak bergerak. Sektor pertanian justru bertahan dan menjadi penopang serta penyelamat ekonomi nasional. “Sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang bertahan dan bahkan tumbuh positif,” ujar Fadli.
Kendati demikian, Fadli menegaskan, petani dan pertanian justru tidak diposisikan sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa, bahkan sekadar komoditas dagang. Petani dan pertanian seharusnya menjadi prioritas pembangunan sebagai motor utama tercapainya pemenuhan dan kedaulatan pangan yang bermuara pada kedaulatan bangsa.
“Petani dan juga pertanian harus menjadi instrumen utama kesejahteraan dan kemakmuran, HKTI berkeyakinan petani maju otomatis bangsa ini akan ikut makmur,” tutur Fadli.
Menurut Fadli, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar kesejahteraan petani itu meningkat. Pertama, memberikan insentif harga hasil taninya menguntungkan bagi petani. Kedua, petani jangan hanya menguasai produk mentahnya saja, tapi harus sampai pada produk turunnya, misalnya jangan hanya sampai pada gabah saja, tapi harus sampai beras. Ketiga, untuk hasil pertanian maksimal diperlukan pupuk yang memadai, tersedia dan terjangkau.
Ia menyatakan, pertanian dan petani memiliki kontribusi yang sangat besar bagi hidup dan kelangsungan hidup bangsa ini. Petanilah yang menyediakan makan bagi 250 juta jiwa rakyat Indonesia yang harus diisi 3 kali sehari. Pertanian dan petani juga merupakan garda terdepan pertahanan dan kedaulatan pangan nasional. “Pertanian dan petani inilah yang harus kita urus agar pertanian maju dan petani makmur,” imbuhnya.
Fadli berharap HKTI mampu mengambil peran dalam rangka membela kepentingan petani demi mewujudkan kesejahteraan petani. Ia mendorong HKTI bermitra dengan pemerintah daerah dalam mendukung dan mewujudkan setiap program-program pertanian di daerah.
Sebagai sebagai salah satu daerah prioritas sektor pertanian, Sumbar kata Fadli, hendaknya dapat meningkatkan produk pertaniannya demi mewujudkan ketahanan pangan.
