Isa Kurniawan
(Koordinator Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas))
Terbatas soal Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov Sumbar dengan para kepala daerah se Sumbar, di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tanggal 6-7 Maret 2022 lalu, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bupati Solok Epyardi Asda, bahwa “Rakor Kepala Daerah se Sumbar Dinilai Hanya Abal-abal dan Pencitraan untuk Mahyeldi”.
Yang menjadi pertanyaan itu, apa sih hasil Rakor tersebut, selain berita-berita Gubernur Mahyeldi menyelam, kemudian meninjau/melihat bandara Rokot? Jadi, betul apa yang disampaikan Bupati Epyardi, acara Rakor tersebut hanya seremonial belaka. Tidak terdengar keputusan-keputusan strategis yang dihasilkan.
Kemudian melihat kepala daerah yang minim kehadirannya, ini lampu kuning bagi Gubernur Mahyeldi untuk merubah pola komunikasinya, sehingga wibawanya tidak semakin terpuruk. Termasuk menertibkan anak buah yang sok belagu. Kalau bagus komunikasinya, tidak akan seperti itu sikap Bupati Epyardi yang frontal.
Walaupun tema Rakor adalah mengenai pariwisata, tetapi permasalahan jalan pinggir pantai dari Muara Padang ke bandara BIM, yang menjadi tanggungjawab provinsi, apa ikut dikoordinasikan dengan Pemko Padang, dan dibicarakan di Rakor? Apa akan dibiarkan mangkrak, cukup sampai di belakang Hotel Pangeran itu saja?
Tanpa adanya gembar-gembor, Pemkab Pasaman dan Pemkab Limapuluh Kota sudah menandatangani perjanjian kerjasama untuk membangun jalan antar kabupaten, dari Bonjol (Pasaman) ke Koto Tinggi (Limapuluh Kota). Apakah ini sudah termasuk dalam koordinasi Pemprov Sumbar, dan dibicarakan pula di Rakor?
