Pada prakteknya upaya peningkatan ketahanan pangan ini menurut Buya Mahyeldi juga telah disinergikan, baik dengan pemerintah kabupaten dan kota, maupun pun provinsi-provinsi tetangga.
Sehingga dari hulu hingga hilir, sektor produksi, distribusi, hingga pasar yang akan menampung produk pertanian semua sudah sejalan mendukung program unggulan Sumbar Madani tersebut.
“Inovasi 10% APBD pertanian ini, adalah dalam rangka peningkatan penghasilan petani dan penguatan ketahanan pangan. Kita juga maksimalkan lewat sinergitas dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, provinsi tetangga, bahkan hingga ke luar negeri juga, lewat jaringan diaspora Minangkabau,” terangnya.
Menanggapi paparan Gubernur, Tim Penilai PPD, Roberts Na Endin Jaweng dari Ombudsman memberikan apresiasi atas inovasi pertanian yang dilakukan Pemprov Sumbar, terutama dengan adanya kontribusi perantau dalam keikutsertaannya membangun Sumatera Barat.
“Inilah salah satu kelebihan Sumbar, inovatif dalam penguatan pertanian dan UMKM, hal ini tidak terlepas dari kultur dan tradisi spirit wirausaha sangat kuat. Ini adalah modal sosial Sumbar,” puji Robert.
Lebih lanjut ia menyarankan, agar kontribusi rantau, khususnya para pelaku usaha yang ia sebut sebagai modal sosial Sumbar itu terus ditingkatkan, utamanya melalui pendekatan yang bersifat integratif. Karena menurutnya, bicara pembangunan daerah sedikit banyak pasti berkaitan dengan pelaku usaha. (rdr)
