PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang,Aia Pacah, Jumat (27/2/2026).
Wawako menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menyebutkan, dari hasil pembahasan ditemukan beberapa catatan penting yang perlu segera mendapat perhatian.
Salah satu poin utama adalah masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki sertifikat higienis. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar standar keamanan dan kelayakan dapur tetap terjaga.
“Dari evaluasi hari ini ada beberapa catatan. Yang pertama, masih ada SPPG yang belum memiliki sertifikat higienisnya. Tentu ini perlu penegasan. Namun yang menjadi persoalan, kewenangan sepenuhnya berada di Badan Gizi Nasional,” ujar Maigus Nasir.
“Pemerintah Kota Padang mengimbau agar Badan Gizi Nasional memberikan penegasan yang lebih kuat terkait pemenuhan seluruh persyaratan dapur SPPG, sehingga jika terjadi permasalahan di lapangan, tanggung jawabnya jelas dan tidak menimbulkan polemik,” imbuhnya.
Selain persoalan sertifikasi, Maigus Nasir juga menyoroti masih lemahnya keterbukaan informasi dari pihak SPPG kepada pemerintah daerah. Padahal menurutnya, transparansi sangat penting agar pemerintah dapat menyampaikan perkembangan program secara utuh kepada masyarakat.
“Ke depan, keterbukaan ini perlu diperkuat. Pemerintah daerah harus mengetahui secara jelas pelaksanaan di lapangan, supaya apa yang dilakukan SPPG bisa kita komunikasikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski terdapat sejumlah catatan, Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tetap mendukung penuh Program MBG sebagai program strategis nasional. Ia berharap pelaksanaannya semakin baik dan tidak tercederai oleh hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dicegah.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa manfaat MBG tidak hanya sebatas pemenuhan gizi dan protein bagi anak-anak, tetapi juga harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal.
“Kita tidak hanya melihat makanan bergizi ini sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Harapan kita, program ini juga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan ekonomi UMKM lokal melalui keterlibatan dalam rantai pasok,” tutupnya. (rdr)
