JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memulihkan layanan pendidikan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (18/2/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR menyetujui dana tanggap darurat sebagai tambahan anggaran untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, serta sarana pendidikan.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong agar program revitalisasi satuan pendidikan segera direalisasikan secara komprehensif.
“Revitalisasi tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mencakup perangkat sekolah, peralatan pendukung, dan bantuan bagi seluruh warga satuan pendidikan,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa per 15 Februari 2026 Kemendikdasmen telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk 746 sekolah terdampak dengan total anggaran lebih dari Rp866,5 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp231,7 miliar telah dicairkan, sementara sisanya dalam proses penyaluran.
Selain infrastruktur, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan khusus kepada 36.074 guru dan tenaga kependidikan terdampak dengan total anggaran lebih dari Rp220,5 miliar, berupa bantuan Rp2 juta per orang per bulan selama tiga bulan.
“Kami juga menyalurkan Aneka Tunjangan Guru tanpa mempersyaratkan beban mengajar, dengan total anggaran Rp508,9 miliar,” ungkap Menteri Mu’ti.
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) turut disalurkan kepada 29 ribu satuan pendidikan di kabupaten terdampak dengan nilai Rp1,98 triliun, disertai fleksibilitas penggunaan sesuai kebutuhan sekolah.
Pada minggu ketiga dan keempat Februari 2026, Kemendikdasmen akan melanjutkan PKS revitalisasi untuk 1.204 sekolah tambahan. Proses verifikasi dan pembukaan rekening juga tengah dilakukan bagi 13 ribu guru penerima Tunjangan Kinerja Guru (TKG) senilai Rp83,3 miliar.
Kemendikdasmen juga mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp2,4 triliun guna mempercepat pemulihan menyeluruh.
Dukungan konkret lainnya meliputi distribusi 33 ribu paket school kit, 168 unit tenda, 160 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, dukungan psikososial bagi 740 satuan pendidikan, serta Dana Operasi Pendidikan Darurat untuk 1.569 sekolah.
Tak hanya itu, bantuan peralatan TIK, laboratorium, olahraga, alat kebersihan, hingga Alat Permainan Edukatif (APE) juga disalurkan untuk mendukung pembelajaran yang lebih adaptif.
“Secara umum, kegiatan pembelajaran di tiga provinsi terdampak sudah berlangsung 100 persen, meskipun belum sepenuhnya ideal.”
“Kami optimistis revitalisasi dan berbagai bantuan ini akan mempercepat pemulihan layanan pendidikan,” tegas Menteri Mu’ti.
Langkah terpadu pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pemulihan pendidikan menjadi prioritas strategis pascabencana.
Pendidikan tidak boleh terhenti, dan setiap anak di Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara berhak mendapatkan layanan belajar yang aman, layak, dan berkelanjutan. (rdr/infopublik)
