JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan mengirim pasukan TNI ke Gaza, Palestina, dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.
Sebanyak 8.000 prajurit TNI direncanakan bertugas bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF), yang beranggotakan gabungan negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza.
“Mungkin tidak lama, 1–2 bulan lagi,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace Gaza perdana di Washington DC, Kamis (19/2/2026) siang waktu setempat.
Presiden juga menyebut kemungkinan pengiriman tim advance lebih dulu ke Gaza. Tim tersebut akan bertugas memetakan wilayah serta menganalisis risiko sebelum penempatan pasukan utama TNI bersama ISF.
Dalam forum yang sama, Prabowo mengungkapkan Indonesia dipercaya menjadi Wakil Komandan ISF.
“Mereka minta kita jadi deputy commander,” ujarnya.
Ia menegaskan Indonesia akan menunjuk perwira terbaik untuk mengisi posisi tersebut.
Dalam KTT Board of Peace yang digelar di Donald J Trump Institute of Peace, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi signifikan dalam misi stabilisasi Gaza.
“Gencatan senjata merupakan capaian yang riil terjadi. Kami memuji capaian ini dan menegaskan kembali komitmen untuk mengirimkan prajurit kami dalam jumlah signifikan sebanyak 8.000, bahkan bisa lebih jika dibutuhkan,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Sementara itu, Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyampaikan proyeksi kekuatan gabungan ISF ke depan dapat mencapai 20.000 tentara dan 12.000 polisi untuk memulihkan situasi pascaperang di Gaza.
Ia menyebut Rafah, wilayah selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir, akan menjadi lokasi awal penugasan ISF.
Selain Indonesia, negara lain yang menyatakan akan mengirimkan pasukan antara lain Kazakhstan, Albania, Maroko, dan Kosovo. Adapun Mesir dan Maroko juga akan mengerahkan personel kepolisian untuk melatih polisi di Gaza.
KTT Board of Peace yang dipimpin Presiden Amerika Serikat tersebut berlangsung sekitar tiga jam, dengan agenda utama membahas pemulihan dan pembangunan kembali Jalur Gaza pascakonflik. (rdr/ant)
