BERITANASIONAL

Kementerian PU Kebut Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera, 108 Sabo Dam Dipercepat

0
×

Kementerian PU Kebut Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera, 108 Sabo Dam Dipercepat

Sebarkan artikel ini
Menteri PU Dody Hanggodo. (Foto: Ist)

JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Sejumlah sektor menunjukkan progres signifikan.

“Progres penanganan pascabencana di wilayah Sumatera menunjukkan capaian signifikan di berbagai sektor,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Advertisement

Pada sektor layanan dasar, progres penyediaan air baku dan air bersih telah mencapai 71 persen. Sebanyak 153 dari 176 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau 87 persen telah kembali berfungsi.

Di sektor konektivitas, seluruh jalan dan jembatan nasional telah pulih 100 persen. Sementara itu, jalan daerah mencapai progres 93 persen dan jembatan daerah 63 persen.

Untuk sektor sumber daya air, sebanyak 25 dari 31 daerah irigasi terdampak kini dalam tahap penanganan dengan progres 81 persen. Seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdampak juga telah ditangani sepenuhnya.

Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian saat ini mencatat progres rata-rata 64 persen dan ditargetkan rampung pada Februari 2026.

Dalam upaya mitigasi risiko bencana lanjutan, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works, terdiri atas 98 sabo dam dan 10 sand pocket. Infrastruktur ini berfungsi mengendalikan material dari hulu sungai serta melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.

“Ada sekitar 100 sabo dam yang akan kita bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Memang belum waktunya, tetapi kami khawatir kejadian serupa akan kembali berulang. Karena itu, pembangunan kami percepat dengan skema design and build. Mudah-mudahan dalam 2–3 bulan, total 108 sabo dam di tiga provinsi bisa selesai,” ujar Dody.

Kementerian PU menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terintegrasi bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat, adaptif, dan berkelanjutan. (rdr/ant)