JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra menunjukkan kemajuan pesat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Wilayah Sumatera mencatat sebagian besar gardu telah kembali beroperasi, beban listrik meningkat signifikan, dan jumlah pelanggan terdampak terus menurun seiring percepatan penanganan di lapangan.
Koordinator PIC K/L dan Pemda Satgas PRR, Topri Daeng Balaw, menyampaikan pembaruan tersebut usai rapat harian di Posko Satgas Nasional, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia menegaskan, rapat rutin difokuskan untuk memastikan pembaruan data lintas sektor berjalan cepat, khususnya pada layanan dasar seperti listrik, jalan, kesehatan, dan komunikasi.
“Beberapa gardu yang sebelumnya padam sudah menyala kembali. Beban listrik meningkat, jumlah pelanggan yang kembali terlayani juga bertambah. Ini menandakan pemulihan berjalan ke arah yang positif,” ujarnya.
Satgas PRR mencatat, dari total 239 gardu terdampak, kini hanya tersisa 21 unit yang masih padam, turun dari sebelumnya 74 unit.
Beban listrik yang telah kembali menyala mencapai 7,66 MW atau 92,96 persen dari total 8,24 MW, dengan sisa beban padam sekitar 0,58 MW.
Jumlah pelanggan yang sebelumnya terdampak 1.722 kini berkurang menjadi 610 pelanggan. Di Sumatra Utara, pelanggan yang masih padam akibat dampak awal bencana tersisa 54 pelanggan, ditambah 610 pelanggan akibat banjir susulan, sehingga total sekitar 664 pelanggan masih dalam proses pemulihan.
Topri menegaskan, percepatan pemulihan kelistrikan menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat, operasional fasilitas umum, serta percepatan rehabilitasi wilayah terdampak.
Selain kelistrikan, jumlah pengungsi juga mengalami penurunan signifikan menjadi 12.994 orang. Rinciannya, sebanyak 12.194 orang berada di Aceh, 850 orang di Sumatra Utara, sementara Sumatra Barat sudah tidak lagi memiliki pengungsi.
Di sektor penanganan lumpur, Aceh masih memiliki 88 titik yang sedang dalam proses dari sebelumnya 297 titik. Di Sumatra Utara, 29 lokasi telah selesai ditangani.
Sementara di Sumatra Barat, dari total 22 titik terdampak, delapan sudah rampung, enam masih dalam proses, dan delapan lainnya dalam tahap persiapan.
Fasilitas pendidikan terdampak juga menurun dari 4.863 unit menjadi 3.156 unit. Penurunan terbesar terjadi di Aceh, meskipun terdapat penambahan titik terdampak di Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat bencana susulan.
Menurut Topri, rapat harian Satgas PRR menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kementerian dan lembaga memperbarui data secara berkala. Dengan data yang terus bergerak, hambatan di lapangan bisa segera diidentifikasi dan ditangani.
Pembaharuan data mencakup penanganan lumpur dan akses jalan daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum, operasional fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan, serta dukungan sosial dari Kementerian Sosial. Operasional tempat ibadah juga terus diperbarui bersama Kementerian Agama.
Dari sisi teknologi, usulan pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi untuk memantau kondisi geologi dan geografis wilayah terdampak yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah masuk dalam rencana induk rehab rekon Sumatra.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada 17–21 Februari untuk mengantisipasi potensi bencana susulan.
Di sektor komunikasi, jaringan BTS yang dikoordinasikan Kementerian Komunikasi dan Digital dilaporkan telah kembali berfungsi, meski masih dilakukan pengecekan pada beberapa titik dengan gangguan terbatas.
Topri menekankan, percepatan pemulihan sangat bergantung pada konsistensi pembaruan data. “Kalau beberapa hari tidak ada perubahan, itu yang harus dicari penyebabnya.”
“Harapannya, setiap hari ada perkembangan ke arah lebih baik, meski kecil. Itulah fungsi Satgas percepatan,” ujarnya. (rdr/infopublik)
