JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 gudang ketahanan pangan Polri secara serentak di seluruh Indonesia, Jumat (13/2/2026).
Peresmian dipusatkan di SPPG Palmerah, Polsek Palmerah, Jakarta Barat, yang dihadiri langsung Presiden pada pukul 09.05 WIB. Kedatangannya disambut Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya meresmikan 1.072 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan 18 gudang ketahanan pangan serta dimulainya pembangunan 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia,” ujar Presiden.
Program SPPG Polri bertujuan meningkatkan status gizi anak, mencegah kekurangan gizi, serta mendukung kualitas hidup generasi muda sebagai bagian dari agenda pemerintahan dalam program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Tinjau Dapur hingga Sistem Keamanan Pangan
Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau langsung dapur SPPG, kolam bioflok ikan, dan budidaya tanaman hidroponik. Ia juga menekankan agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) disajikan dalam kondisi hangat.
“Bagaimana caranya agar penyajiannya tetap hangat,” kata Presiden.
SPPG Polri Palmerah dibangun di atas lahan seluas 900 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Fasilitas ini dilengkapi sistem pemurnian air, pemanas air untuk pencucian wadah makanan, pengering elektrik, sterilisator ultraviolet (UV), hingga perangkat pengelolaan limbah dapur.
Selain itu, SPPG telah mengantongi delapan sertifikat terkait higienitas, kompetensi, dan sertifikasi halal.
Uji Empat Parameter Zat Berbahaya
Kepala SPPG Polri Palmerah menjelaskan, alur operasional dimulai dari penerimaan bahan, pencucian, penyimpanan, pemorsian, hingga distribusi. Menu yang disiapkan saat kunjungan Presiden adalah selat Solo.
Sebelum didistribusikan, makanan diuji oleh tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polri dengan empat parameter keamanan pangan, yakni kandungan nitrit, formalin, sianida, dan arsenik. Jika ditemukan zat berbahaya, makanan tidak akan disalurkan dan wajib diganti.
Peresmian SPPG Polri di berbagai daerah juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemerintah pusat dan kepala daerah terdampak.
Dengan beroperasinya SPPG Polri, pemerintah berharap layanan pemenuhan gizi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (rdr)
