PADANG, RADARSUMBAR.COM — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar).
Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan pascabencana, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli didampingi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Ia menjelaskan, bantuan senilai Rp30,3 miliar tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik, program Padat Karya sebanyak 20 paket, program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausahawan, serta pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan durasi satu hingga tiga minggu.
Selain itu, juga diserahkan bantuan uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, di antaranya Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Bantuan peralatan seperti mesin bor dan mesin air juga diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas.
Yassierli menyebut, bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kemnaker menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum.
“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” katanya.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bencana yang terjadi pada November tahun lalu telah menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tapi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
“Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” jelas Mahyeldi.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak yang meliputi 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga.
Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.”
“Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” tegasnya.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (rdr/adpsb/cen/bud)
