JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan bahwa kualitas dan keamanan data menjadi kunci melindungi masyarakat dari risiko kecerdasan buatan (AI) yang keliru, bias, atau disusupi manipulasi.
Nezar mengingatkan bahwa praktik data poisoning dapat merusak sistem AI dan berdampak langsung pada publik, mulai dari kesalahan keputusan otomatis hingga penyalahgunaan data pribadi. Menurutnya, inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat bergantung pada manajemen data yang baik.
“Kita butuh manajemen data yang kuat dan harus menjadi pijakan penting. Karena itu saya mengajak semua pihak fokus pada tiga aspek,” kata Nezar dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu.
Ia menekankan bahwa AI sangat bergantung pada kualitas dataset. Data yang tidak bersih atau tidak terstandar berisiko menghasilkan keputusan yang menyimpang dan merugikan masyarakat.
“AI sangat rawan kacau kalau terjadi data poisoning, misalnya data yang tidak bersih,” tegasnya.
Nezar juga menyoroti perlunya regulasi adaptif yang mampu melindungi privasi dan etika tanpa menghambat inovasi. Menurutnya, regulasi harus seimbang: melindungi masyarakat sekaligus mendorong eksperimen dan inovasi.
“Kita mencoba memberikan proteksi, tapi tidak menghambat inovasi. Kita harus menyeimbangkan perlindungan dan pertumbuhan, serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya standar manajemen data yang disusun bersama sektor publik dan swasta agar dataset yang digunakan dalam pengembangan AI bersih, relevan, dan representatif.
“Pertemuan ini penting untuk membahas lebih dalam standar manajemen data. DAMA bisa membantu melibatkan sektor publik dan privat,” ujarnya.
Nezar menegaskan bahwa tantangan utama bukan teknologi, melainkan kesiapan manusia dan proses pengelolaan data.
“Masalah dalam pemanfaatan teknologi terbaru bukan pada teknologinya, tapi pada people dan process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, kedaulatan digital hanya menjadi retorika,” katanya.
Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang kolaborasi lebih luas untuk membangun tata kelola data nasional yang kuat. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan AI di Indonesia aman, akurat, dan benar-benar melindungi kepentingan publik. (rdr/ant)
