NIAS, RADARSUMBAR.COM – Ketimpangan akses dan tingginya biaya logistik di Kepulauan Nias, Sumatera Utara (Sumut) mulai menemukan titik terang setelah Jembatan Idano Noyo di Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, kembali difungsikan awal Februari 2026.
Jembatan yang sempat putus akibat banjir pada Maret 2025 itu kini kembali menjadi jalur vital penghubung Nias Barat, Kota Gunungsitoli, hingga Nias Selatan. Selama hampir setahun, distribusi barang dan mobilitas warga tersendat, memicu lonjakan ongkos angkut serta memperpanjang waktu tempuh antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelesaikan pembangunan ulang jembatan tipe A berstruktur baja tersebut dan memastikan sudah dapat dilalui kendaraan serta masyarakat umum.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyebut proyek tersebut sempat diwarnai keraguan, mulai dari isu keterbatasan anggaran hingga kekhawatiran tidak selesai tepat waktu.
“Nias yang dulu bukan Nias yang sekarang, nah saat ini pembangunan sudah rampung dan dibuka untuk umum. Masyarakat sudah bisa melintas,” ujarnya di Kecamatan Mandrehe, Nias Barat, Rabu (11/2/2026) malam.
Selain jembatan, Pemprov Sumut juga memperbaiki ruas jalan provinsi Gunungsitoli–Mandrehe sepanjang kurang lebih 50 kilometer. Perbaikan ini memangkas waktu tempuh yang sebelumnya bisa mencapai dua jam menjadi kurang dari satu jam.
Percepatan konektivitas ini dinilai krusial bagi wilayah kepulauan yang selama ini bergantung pada distribusi dari luar daerah, termasuk dari Sibolga dan Padang via transportasi laut, maka infrastruktur darat yang memadai menjadi faktor penting untuk menekan ongkos logistik dan memperlancar arus hasil pertanian serta perkebunan warga.
Sepanjang 2025, Pemprov Sumut mengalokasikan sekitar Rp250 miliar untuk pembangunan di Kepulauan Nias. Anggaran itu diklaim sebagai bagian dari kewajiban pemerintah provinsi dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Untuk 2026, alokasi anggaran direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp300 miliar dengan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, menegaskan keberadaan jembatan tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga.
“Kalau sebelumnya jarak tempuh antarwilayah berjam-jam, sekarang hanya sekitar satu jam. Ini mempermudah distribusi hasil pertanian dan perkebunan, baik keluar Nias Barat maupun masuk,” katanya.
Warga Nias Barat, Erdian Lombu, menyebut kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten akhirnya menghadirkan infrastruktur yang lama dinantikan masyarakat. Hal senada disampaikan Abdiman Lahagu, warga asal Nias Barat yang kini berdomisili di Gunungsitoli, yang menilai pembangunan ini sebagai bentuk perhatian terhadap wilayah kepulauan.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Sumatera Utara, Mohammad Adzmin, menjelaskan Jembatan Noyo memiliki panjang 95 meter dengan lebar 9 meter. Struktur jembatan terdiri dari tujuh meter badan jalan dan masing-masing satu meter trotoar di kedua sisi.
Proyek tersebut dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp46,7 miliar.
Kembalinya fungsi Jembatan Idano Noyo menjadi ujian berikutnya bagi pemerintah daerah, apakah konektivitas yang membaik benar-benar mampu menekan disparitas harga dan memperkuat daya saing ekonomi Kepulauan Nias dalam jangka panjang. (rdr/tanhar)
