PULAUPUNJUNG, RADARSUMBAR.COM – Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani menggelar pertemuan dengan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindaklanjuti dokumen feasibility study (FS) pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis (5/2).
“BUMD kami rancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan,” kata Annisa saat memaparkan rencana pengembangan BUMD Dharmasraya.
Ia menjelaskan, BUMD tersebut direncanakan bergerak di sejumlah sektor strategis, antara lain rice milling unit, pengelolaan aset eks-HGU, replanting dan pengolahan kelapa sawit, serta industri pakan.
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
“Hasil evaluasi merekomendasikan penyesuaian struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD sesuai regulasi serta prinsip tata kelola keuangan daerah,” ujar Yudia.
Selain aspek permodalan, Kemendagri juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai dasar operasional BUMD, termasuk penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Annisa menyatakan Pemkab Dharmasraya terbuka terhadap masukan pemerintah pusat dan siap melakukan penyesuaian dokumen perencanaan secara bertahap dan terukur.
“Kami berkomitmen memastikan pendirian BUMD berjalan sesuai ketentuan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Annisa.
Sebelumnya, Annisa juga melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni untuk membahas penguatan pembiayaan fiskal daerah.
Dalam pertemuan tersebut dibahas potensi bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan berdasarkan indikator kinerja daerah, seperti inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, kependudukan, serta kualitas pelaksanaan APBD.
Agus Fatoni menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan.
“Pembiayaan daerah harus dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang,” kata Agus.
Selain bantuan pemerintah pusat, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga menyarankan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembiayaan infrastruktur strategis. (rdr/ant)
