JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menemui Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin dalam pertemuan strategis yang membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Sumbar.
Rombongan Pemprov Sumbar yang hadir antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Adib Alfikri, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar Armizoprades, serta Kepala Bappeda Sumatera Barat Dr. Zefnihan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda prioritas, di antaranya pembangunan Flyover Padang Luar, penyediaan jalur penyelamatan darurat di Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, serta dukungan infrastruktur untuk ruas Tol Sicincin–Bukittinggi.
Andre Rosiade menegaskan, Flyover Padang Luar merupakan proyek strategis untuk mengurai kemacetan yang telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan desain teknis atau Detailed Engineering Design (DED) yang disusun Kementerian PUPR melalui Balai Jalan Nasional Sumatera Barat, sekitar 80 persen trase flyover berada di atas lahan milik PT KAI. Karena itu, koordinasi dan sinergi dengan KAI menjadi faktor kunci agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat.
Selain flyover, Andre juga menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kawasan Penyalaian, Koto Baru, yang kerap disebabkan kendaraan berat mengalami rem blong dari arah Bukittinggi menuju Padang Panjang. Untuk mencegah kecelakaan berulang yang telah merenggut banyak korban jiwa, diusulkan pembangunan jalur penyelamatan darurat. Lokasi jalur tersebut berada di atas lahan PT KAI, sehingga diperlukan kesepahaman bersama dalam pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik.
Sebagai anggota DPR RI, Andre Rosiade menegaskan perannya memastikan dukungan anggaran APBN benar-benar turun dan dimanfaatkan untuk menjawab persoalan masyarakat. Andre menyampaikan bahwa Menteri PUPR telah menyetujui pembangunan Flyover Padang Luar sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan titik-titik kemacetan menahun di Sumatera Barat.
“Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong pembangunan jalan alternatif di kawasan Pasar Koto Baru yang selama ini menjadi simpul kemacetan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan trase jalan melingkar alternatif tersebut, yang selanjutnya akan diperlebar melalui dukungan anggaran Inpres Jalan Daerah,” kata Andre Rosiade.
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasi atas kedatangan Andre Rosiade dan jajaran Pemprov Sumbar. Bobby menegaskan bahwa PT KAI pada prinsipnya mendukung pembangunan dan siap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Bobby Rasyidin menyampaikan, KAI terbuka untuk bekerja sama dalam pemanfaatan aset perusahaan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat penting agar proyek-proyek strategis seperti flyover, jalur penyelamatan darurat, hingga pengembangan transportasi massal dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pengembangan layanan perkeretaapian di Kota Padang. Andre Rosiade mendorong agar jalur kereta bandara dikembangkan menjadi commuter line yang melayani rute lebih luas, mulai dari Bandara Internasional Minangkabau hingga Indarung dan Teluk Bayur. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi solusi transportasi massal yang mampu menekan kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat Kota Padang.
Sebagai tindak lanjut konkret, Andre Rosiade menyampaikan bahwa pada 19 Februari mendatang dia bersama Direktur Utama PT KAI dan Pemprov Sumbar akan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan. Kunjungan lapangan tersebut diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan kesiapan lahan dan teknis pembangunan.
Pertemuan ini menegaskan keseriusan pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, dan BUMN dalam membangun Sumatera Barat secara terintegrasi. Sinergi lintas lembaga ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kemacetan, keselamatan jalan, dan konektivitas wilayah tidak lagi sekadar wacana, tetapi mulai bergerak menuju solusi nyata demi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. (rdr)
