JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menunjukkan keseriusannya mengawal pembangunan infrastruktur strategis di Sumatra Barat (Sumbar) dengan langsung menghadiri rapat lanjutan percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Bukittinggi–Sicincin di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Selasa (3/2/2026).
Rapat tersebut digelar atas undangan Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU, Dedy Gunawan, dan dihadiri Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Rachman Arief Dienaputra, Direktur Utama Hutama Karya Kuntjoro, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta para kepala daerah terdampak proyek, yakni Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.
Dalam rapat tersebut, Andre menegaskan bahwa pembangunan Tol Bukittinggi–Sicincin merupakan proyek prioritas nasional yang harus segera dieksekusi. Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis, skema pembiayaan, serta langkah-langkah strategis agar konstruksi dapat dimulai sesuai rencana.
“Pemerintah sudah sangat jelas komitmennya. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada Menteri PU, Dody Hanggodo, untuk mengeksekusi pembangunan tol Sicincin–Bukittinggi. Targetnya, pekerjaan bisa mulai berjalan akhir 2026,” ujar Andre.
Tak hanya mendorong percepatan, Andre juga mengusulkan perubahan trase jalan tol dari rencana awal. Jika semula jalur dirancang melewati Lembah Anai langsung ke Agam, Andre mengusulkan agar trase digeser ke belakang Gunung Marapi sehingga melewati wilayah Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Andre, perubahan trase ini memiliki dampak strategis bagi pemerataan ekonomi. Jalur tersebut akan membuka akses logistik bagi daerah-daerah seperti Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, dan Kabupaten Solok untuk mengirim hasil pertanian dan tambang ke Riau maupun pelabuhan. Selain itu, arus truk batu bara dan CPO dapat dialihkan dari kawasan rawan Sitinjau Lauik langsung ke jalan tol melalui lingkar luar Solok.
“Dari sisi teknis dan bisnis, trase belakang Gunung Marapi juga lebih menguntungkan. Pembebasan lahannya relatif lebih mudah karena didominasi perkebunan dan lahan kosong, serta berpotensi meningkatkan kelayakan investasi atau IRR bagi Hutama Karya,” jelasnya.
Andre juga menegaskan ketegasan pemerintah dalam soal pembebasan lahan. Ia memastikan proyek strategis nasional ini tidak akan terhambat oleh persoalan yang berlarut-larut.
“Musyawarah tetap diutamakan dengan prinsip ganti untung. Namun jika sudah tiga kali musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pemerintah akan menggunakan mekanisme konsinyasi sesuai aturan. Ini tidak bisa ditunda-tunda,” tegas Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Para kepala daerah yang hadir pun menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proyek tersebut agar tidak mengalami hambatan seperti pembangunan tol Padang–Sicincin sebelumnya.
Andre menegaskan, keberadaan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya seksi Bukittinggi–Sicincin, sangat krusial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang saat ini masih berada di kisaran 3 persen.
“Kalau konektivitas ini terwujud, ekonomi Sumbar akan bergerak lebih cepat dan lebih merata. Ini bukan hanya soal jalan tol, tapi soal masa depan pembangunan Sumatera Barat,” pungkasnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai kewenangan daerah. Dukungan tersebut mencakup koordinasi lintas sektor serta fasilitasi proses yang dibutuhkan.
“Insya Allah, kami siap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki daerah,” tegas Mahyeldi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra mengatakan, Kementerian PU menargetkan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi tuntas dan beroperasi pada 2031. Target tersebut tercapai apabila seluruh tahapan perencanaan serta pembangunan berjalan sesuai jadwal.
“Pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031. Namun terdapat peluang percepatan menjadi 2029 sepanjang dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal sejak tahap awal,” tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Rachman Arief Dienaputra.
Rapat tersebut juga mengungkap kebutuhan investasi pembangunan Jalan Tol Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi mencapai Rp25,23 triliun. Pembangunan ruas tol dilaksanakan PT Hutama Karya melalui skema penugasan. (rdr)







