GUNUNGSITOLI, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli menegaskan komitmennya mendukung agenda pembangunan nasional melalui kehadiran dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat.
Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli bersama Wakil Wali Kota Martinus Lase menghadiri forum nasional yang mempertemukan kepala daerah se-Indonesia dengan jajaran pemerintah pusat tersebut. Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan diawali laporan dari Menteri Dalam Negeri.
Rakornas 2026 menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan agar berjalan terintegrasi hingga ke tingkat daerah.
Melalui forum ini, pemerintah pusat mendorong adanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat diterjemahkan secara efektif oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Rakornas yang berlangsung Senin (2/2/2026) juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog langsung antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai tantangan pembangunan, termasuk penguatan peran daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli menilai Rakornas memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah.
“Forum ini memperkuat koordinasi dan pemahaman bersama, sehingga kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara tepat di daerah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sowa’a Laoli saat dihubungi, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan, komunikasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan peningkatan kualitas layanan publik serta pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Gunungsitoli berkomitmen menjalankan setiap kebijakan secara profesional dan bertanggung jawab, serta mendorong lahirnya langkah-langkah konkret yang memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang inklusif. (rdr/tanhar)
