PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan proses pembebasan lahan proyek Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik rampung pada Maret 2026. Proyek strategis ini menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok dan wilayah sekitarnya.
“Target kita, pembebasan lahan Sitinjau Lauik bisa selesai pada Maret 2026,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi di Padang, Selasa.
Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi progres pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik yang merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi mencapai Rp2,79 triliun.
Arry mengakui, hingga saat ini pembebasan lahan masih menghadapi sejumlah kendala. Padahal, pemerintah daerah memiliki tenggat waktu agar pekerjaan fisik proyek jalan layang tersebut dapat segera dimulai.
Menurutnya, keterlambatan pembebasan lahan berpotensi menghambat pengerjaan fisik di lapangan. Karena itu, pemerintah provinsi terus mengupayakan pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait agar proses pembebasan lahan dapat dipercepat.
Pemprov Sumbar menegaskan, kendala pembebasan lahan tidak berkaitan dengan besaran nilai ganti rugi.
“Saya pastikan bukan karena harga, tetapi lebih kepada persoalan siapa yang berhak menerima dan status kepemilikan lahan itu sendiri,” ujarnya.
Meski tidak merinci luasan lahan yang belum dibebaskan, Arry menyebut sebagian besar lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik telah berhasil dibebaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi segera menuntaskan pembebasan lahan, mengingat pentingnya proyek tersebut bagi keselamatan dan kelancaran transportasi.
Andre mengatakan, proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik yang dikerjakan oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana telah siap dari sisi pendanaan. Namun, pelaksanaan fisik belum dapat dimulai karena kendala lahan.
Flyover Panorama I Sitinjau Lauik diharapkan menjadi solusi permanen atas kondisi ekstrem kawasan tersebut, yang selama ini dikenal dengan tanjakan curam, tikungan tajam, serta tingkat kerawanan kecelakaan dan bencana yang tinggi.
Selain meningkatkan keselamatan lalu lintas, proyek senilai Rp2,79 triliun ini juga diharapkan memperlancar distribusi hasil bumi dan logistik dari Sumatera Barat ke berbagai provinsi tetangga. (rdr/ant)
