JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah menyatakan akan segera membuka dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP).
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.
Prasetyo mengatakan pemerintah menghormati aspirasi MUI dan menilai dialog sebagai ruang penting untuk memberikan penjelasan mengenai alasan Indonesia bergabung dalam forum internasional tersebut.
“Nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujarnya.
Ia menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk membangun komunikasi serta menyampaikan pandangan Indonesia di tingkat global, khususnya terkait perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya,” kata Prasetyo.
Terkait isu kontribusi atau iuran keanggotaan dalam BoP, Prasetyo menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota forum internasional.
“Itu kan bagian dari komitmen,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace di sela forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Berdasarkan keterangan di laman resmi MUI, organisasi tersebut meminta Indonesia menarik diri dari BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak wajar, mengingat Perdana Menteri Israel menjadi anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP. MUI menilai BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian. (rdr/ant)
