PADANGPANJANG, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Hendri Arnis berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pedagang dan produsen di daerah tersebut.
Hendri menegaskan, pengadaan bahan pangan untuk program MBG seharusnya diprioritaskan dari pedagang dan produsen lokal, bukan dari luar daerah.
“Harus ada pembatasan dan pengaturan yang jelas. Ini perlu regulasi. Kalau belanjanya di daerah kita, ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” ujar Hendri saat memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di rumah dinas wali kota, Kamis.
Ia menilai, hingga kini pelaksanaan program MBG belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas pedagang pasar di Padang Panjang. Karena itu, evaluasi dan penguatan regulasi dinilai penting agar program nasional tersebut selaras dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menyampaikan adanya keluhan masyarakat terkait kualitas sajian MBG, termasuk temuan buah yang dinilai tidak layak konsumsi.
“Ini menjadi perhatian serius agar standar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Imbral menyatakan dukungannya terhadap penguatan regulasi penyelenggaraan MBG agar benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya pedagang lokal.
“Dengan regulasi yang jelas, program MBG diharapkan memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat Padang Panjang,” ujarnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, yang mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyerap bahan pangan dari pedagang lokal.
“Ini penting untuk mendukung perputaran ekonomi UMKM dan pedagang kecil di Padang Panjang,” katanya.
Selain membahas pelaksanaan MBG, rapat Forkopimda tersebut juga menyinggung potensi batu kapur sebagai sumber daya daerah, persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI 2026, serta perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi. (rdr/ant)
