PARITMALINTANG, RADARSUMBAR.COM – Sebanyak 250 hektare dari total 447 hektare lahan sawah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025, akan mendapatkan bantuan Optimalisasi Lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian pada 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman, Hendri Satria, mengatakan bantuan yang diterima petani mencapai Rp4,5 juta per hektare dan disalurkan melalui kelompok tani dengan pelaksanaan secara swadaya.
“Nanti petani akan mendapatkan bantuan Rp4,5 juta per hektare. Dana tersebut diberikan kepada kelompok, sedangkan pelaksanaannya dilakukan secara swadaya,” kata Hendri di Parik Malintang, Selasa.
Ia menjelaskan, lahan yang mendapatkan bantuan Oplah merupakan lahan pertanian yang berada dalam satu kawasan atau memiliki bentangan minimal 10 hektare, meskipun dimiliki oleh banyak petani.
“Yang dinilai dalam Oplah ini bukan petaninya, tetapi bentangan lahannya,” ujarnya.
Berdasarkan pendataan Pemkab Padang Pariaman, lanjut Hendri, dari 447 hektare lahan sawah rusak ringan, baru 250 hektare yang memenuhi syarat bentangan lahan dalam satu kawasan. Sementara sekitar 197 hektare lainnya berada dalam lokasi terpencar dengan luasan kurang dari 10 hektare.
Meski demikian, data tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah daerah terus mengupayakan agar seluruh lahan pertanian yang terdampak bencana dapat memperoleh bantuan.
“Kami sedang mengusulkan agar lahan rusak ringan yang lokasinya terpencar atau tidak mencukupi 10 hektare juga bisa mendapatkan bantuan,” katanya.
Hendri menyebutkan, bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu merusak sekitar 1.200 hektare lahan pertanian sawah di Padang Pariaman, terdiri atas 447 hektare rusak ringan, 688 hektare rusak sedang dan berat, serta 100,5 hektare lahan hilang.
Pada 2026, pemerintah memfokuskan program pemulihan lahan pada kategori rusak ringan melalui Oplah yang rencananya direalisasikan pada Februari atau Maret. Bantuan tersebut digunakan untuk memulai kembali kegiatan pertanian, termasuk perbaikan irigasi.
Sementara itu, untuk lahan pertanian rusak sedang dan berat, pemerintah menyiapkan program rehabilitasi lahan. Besaran bantuan yang diusulkan yakni Rp15 juta per hektare untuk rusak sedang, sedangkan untuk rusak berat diusulkan hingga Rp50 juta per hektare.
“Untuk rehabilitasi lahan, yang baru tertampung pengusulannya adalah rusak sedang. Untuk rusak berat masih dalam kajian Kementerian Pertanian karena hitungannya di atas Rp15 juta per hektare hingga maksimal Rp50 juta per hektare,” jelas Hendri.
Selain itu, Pemkab Padang Pariaman juga tengah mencari lokasi untuk cetak sawah baru dengan luasan minimal lima hektare dalam satu hamparan guna menggantikan lahan pertanian yang hilang akibat bencana.
Sementara itu, Subari, keluarga petani di Kecamatan Lubuk Alung, mengungkapkan keluarganya memiliki sekitar 10 hektare sawah yang mengalami rusak berat akibat bencana.
“Saat ini keluarga kami kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena satu-satunya sumber pendapatan kami rusak,” ujarnya.
Ia mengaku telah mendengar informasi adanya bantuan bagi petani dengan lahan rusak ringan, namun belum mendapatkan kepastian terkait bantuan untuk sawah keluarganya yang rusak berat.
“Kami berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan bagi petani yang sawahnya rusak berat karena kami benar-benar kehilangan mata pencaharian,” katanya. (rdr/ant)
