JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran lebih dari Rp1,8 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk periode triwulan pertama 2026, khusus bagi tiga provinsi yang saat ini masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir.
“Total anggaran Rp1,8 triliun lebih untuk periode triwulan pertama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sasaran penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran BPS,” ujar Mensos di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos masih dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kemensos memastikan penyaluran bansos reguler secara nasional akan mulai dilakukan Februari 2026, sesuai hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar sebelumnya.
Untuk tahun 2026, BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan disalurkan per tahap setiap triwulan. Dengan demikian, total bantuan yang diterima KPM dalam satu tahap mencapai Rp600.000 untuk periode Januari–Maret.
Sementara itu, besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima, mulai dari Rp225.000 hingga Rp750.000, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini.
Mensos berharap penyaluran bansos tahap pertama ini dapat berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran, guna membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. (rdr/ant)
