PASBAR, RADARSUMBAR.COM – Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, sekaligus membahas upaya pemulihan ketahanan pangan pascabencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat.
HLM TPID ini dihadiri langsung oleh kepala daerah serta pimpinan TPID se-Sumatera Barat. Dalam forum tersebut, Wakil Bupati M. Ihpan memaparkan kondisi Kabupaten Pasaman Barat pascabencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2025 serta dampaknya terhadap perekonomian daerah, khususnya inflasi.
Ia menyampaikan, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat terdampak bencana alam. Berdasarkan data per 29 Desember 2025, tercatat sekitar 1.005 hektare lahan pertanian dan 12.071,5 hektare lahan perkebunan mengalami kerusakan.
“Total kerusakan dan kerugian sektor ekonomi pascabencana di Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp51,36 miliar,” ujar M. Ihpan.
Kerugian terbesar berasal dari subsektor pertanian yang mencapai Rp47,27 miliar, meliputi kerusakan sawah seluas 522 hektare di 10 kecamatan serta lahan jagung seluas 81 hektare di enam kecamatan, termasuk kerusakan prasarana pertanian.
Selain itu, subsektor perikanan mengalami kerugian sekitar Rp2 miliar akibat hanyutnya sekitar 20 ton ikan siap panen pada satu kelompok pembudidaya ikan di lahan seluas tiga hektare.
Subsektor peternakan juga terdampak dengan kerugian mencapai Rp281,5 juta akibat ternak kambing tertimbun longsor serta ternak kerbau dan sapi yang hanyut.
Pada subsektor perdagangan, satu los pasar di Kecamatan Ranah Batahan mengalami kerusakan dengan nilai kerugian sekitar Rp140 juta.
Sementara pada subsektor koperasi dan UMKM, tercatat sebanyak 636 unit kios terdampak di lima kecamatan dan tujuh nagari dengan total kerugian mencapai Rp1,66 miliar.
M. Ihpan juga menyoroti dampak bencana terhadap laju inflasi daerah. Ia menjelaskan bahwa lonjakan inflasi terutama terjadi pada komoditas pangan pada Desember 2025.
Menurutnya, tingginya inflasi dipicu oleh curah hujan tinggi sejak September hingga puncaknya pada November 2025 yang menyebabkan banjir hampir di seluruh kecamatan, terputusnya jalur transportasi, serta rusaknya lahan pangan.
“Kondisi ini diperparah karena Pasaman Barat merupakan daerah konsumen pangan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah,” jelasnya.
Melalui HLM TPID tersebut, Wakil Bupati berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi pangan, serta percepatan pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan pascabencana, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
“Hal-hal inilah yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kabupaten Pasaman Barat pascabencana alam,” tutupnya. (rdr-dedi)
