JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna mendukung stabilitas dan upaya perdamaian di Palestina.
Keputusan tersebut tertuang dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan para menteri luar negeri dari tujuh negara lainnya, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pernyataan itu diunggah melalui akun media sosial Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (22/1).
“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Pemerintah dari delapan negara itu menyatakan akan segera menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai dengan prosedur hukum nasional masing-masing.
Indonesia dan negara-negara lainnya menyampaikan dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang digagas Presiden Trump, serta mendorong Dewan Perdamaian untuk menjalankan perannya sebagai otoritas sementara di Jalur Gaza, Palestina.
Inisiatif tersebut tercantum dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang mendapat dukungan melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah delapan negara tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Jalur Gaza. Dalam pernyataan bersama itu, mereka juga menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara berdaulat sesuai dengan hukum internasional.
“Dengan demikian, terbukalah jalan bagi terwujudnya keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan rakyat di kawasan tersebut,” tulis pernyataan bersama itu.
Sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk utusan khusus AS Steve Witkoff dan menantunya Jared Kushner. Dewan ini bertugas mengawasi mobilisasi sumber daya internasional untuk Gaza.
Namun, pembentukan dewan tersebut memicu beragam reaksi dari komunitas internasional. Sejumlah negara Eropa menyampaikan kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut berpotensi menggeser peran sentral PBB dalam penanganan konflik global. (rdr/ant)
