LUBUKBASUNG, RADARSUMBAR.COM – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencatat sebanyak 1.406 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak bencana banjir hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut pada akhir November 2025.
“Sebanyak 1.406 pelaku UMKM terdampak tersebar di Kecamatan Palembayan, Palupuh, Matur, Malalak, Tanjung Raya, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, dan wilayah lainnya,” kata Kepala Diskop UKM Agam, Endrimelson, di Lubuk Basung, Rabu.
Ia menyebutkan total kerugian yang dialami pelaku UMKM akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp220 miliar. Kerugian itu disebabkan rusaknya lokasi usaha akibat banjir bandang, banjir, tanah longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya.
Pelaku UMKM yang terdampak bergerak di berbagai sektor, seperti perdagangan, kuliner, dan jenis usaha lainnya.
“Angka ini berdasarkan pendataan awal yang dilakukan beberapa hari setelah bencana, dan akan kami lakukan verifikasi ulang,” katanya.
Endrimelson menambahkan, Diskop UKM Agam saat ini tengah melakukan penginputan data sebagai bagian dari penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas dampak bencana hidrometeorologi, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Agam.
Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pemulihan pascabencana agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Data ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Data yang dikumpulkan meliputi aspek sosial ekonomi, seperti mata pencaharian yang hilang, potensi sumber pendapatan yang terdampak, serta akses terhadap bantuan keuangan, termasuk kemungkinan bantuan langsung tunai bagi pelaku UMKM ke depan.
Kegiatan pendataan ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Kepala Bappeda Agam, Hamdi, mengatakan data yang dihimpun diharapkan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan sehingga perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya komitmen dan percepatan seluruh OPD dalam menyelesaikan proses penginputan data agar penyusunan dokumen R3P dapat segera dilanjutkan sesuai jadwal.
Data yang diinput meliputi identitas UMKM terdampak secara by name by address, tingkat kerusakan, luasan fisik, taksiran nilai kerusakan dan kerugian, serta asumsi kerusakan.
Luasan fisik ditetapkan berdasarkan rata-rata Kabupaten Agam dengan mengacu pada nilai di bawah Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan gedung negara sederhana.
Pelaku UMKM dinyatakan kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya tempat usaha, sarana dan prasarana produksi, serta bahan baku yang hancur atau hanyut terbawa banjir.
“Saya berharap kewajiban administrasi kebencanaan ini dapat segera dituntaskan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bisa segera dilaksanakan demi pemulihan UMKM dan pembangunan daerah,” kata Hamdi. (rdr/ant)
