PADANG, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mempercepat pendataan warga terdampak bencana alam agar dapat segera menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan percepatan pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, khususnya bagi warga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat bencana.
“Pemerintah daerah segera menindaklanjuti arahan Mendagri, termasuk mempercepat pendataan warga terdampak agar bisa mengakses bantuan sosial dari pemerintah pusat,” kata Mahyeldi di Kota Padang, Rabu.
Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat bergerak cepat dan akurat dalam mengumpulkan data warga terdampak. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat ini diharapkan mampu melindungi masyarakat, baik dari sisi sosial maupun layanan kesehatan.
Selain bansos, pemerintah kabupaten dan kota juga diminta mengajukan permohonan cadangan beras pemerintah (CBP) ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana.
“Jika surat permintaan sudah disampaikan, insya Allah sesuai arahan Bapak Mendagri, bantuan pangan dapat segera diproses dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya ke Padang menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk menggerakkan Dinas Sosial melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat terdampak bencana yang mengalami penurunan status ekonomi.
Pendataan tersebut bertujuan agar warga yang kini masuk kategori miskin dapat diusulkan sebagai penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
“Anggarannya ada. Masyarakat terdampak bencana yang mengalami tekanan ekonomi dan menjadi warga miskin berhak mendapatkan PKH dan PBI. Dengan begitu, mereka bisa hidup lebih nyaman,” kata Tito. (rdr/ant)
