PADANG, RADARSUMBAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk segera mendata kebutuhan jembatan gantung di wilayah masing-masing.
Pendataan tersebut sejalan dengan adanya program nasional untuk pembangunan 300.000 jembatan gantung di seluruh Indonesia untuk memperkuat konektivitas antarwilayah pedesaan sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Arahan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar, yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Mendagri menegaskan, usulan pembangunan jembatan gantung tidak hanya diperuntukkan bagi jembatan yang rusak akibat bencana, tetapi juga untuk wilayah pedesaan yang selama ini belum memiliki akses penyeberangan yang layak dan aman.
“Program ini bisa dimanfaatkan untuk daerah yang masyarakatnya masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Manfaatnya besar, baik untuk keselamatan, akses pendidikan, maupun aktivitas ekonomi,” ujar Tito.
Ia meminta kepala daerah segera menyusun usulan berbasis data lapangan yang akurat dan menyampaikannya melalui Gubernur untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri.
“Presiden Prabowo ingin tidak ada lagi anak-anak yang berangkat sekolah harus mengambil risiko menyeberangi sungai. Karena itu, data harus benar-benar dicek di lapangan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mengoordinasikan pendataan kebutuhan jembatan gantung bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini peluang besar bagi Sumatera Barat, terutama bagi nagari-nagari yang masih memiliki keterbatasan akses. Kita akan segera melakukan pendataan dengan Bupati/Walikota agar usulannya juga bisa segera disampaikan,” ujar Mahyeldi.
Ia berharap, hadirnya program ini dapat menjadi solusi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Sumbar. (rdr/adpsb/rmz/bud)
