JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Satgas tersebut difokuskan pada pemulihan layanan dasar, penghidupan sosial-ekonomi masyarakat, serta pengurangan risiko bencana secara terukur dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pendekatan Satgas tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga pada penguatan ketangguhan wilayah dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Pratikno dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam, Selasa (13/1/2026).
“Prinsip kerja Satgas ini bukan sekadar membangun kembali, tetapi memastikan wilayah terdampak menjadi lebih baik, lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan,” kata Pratikno.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Struktur Satgas terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang bekerja secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta melibatkan TNI dan Polri. Tim Pengarah bertugas menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, melakukan monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada Presiden, serta mengeskalasi isu-isu strategis.
Sementara itu, Tim Pelaksana mencakup 10 bidang utama, mulai dari penyusunan rencana induk, penyediaan lahan, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga bidang ekonomi, pangan, dan tata kelola pemerintahan.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya percepatan program pemulihan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
“Sejalan dengan arahan Menko PMK, kami meminta seluruh kementerian dan lembaga segera menyiapkan program recovery dan rekonstruksi yang cepat dan mendalam agar masyarakat bisa segera bangkit dan kembali berdaya,” ujar Muhaimin.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menjadi mitra utama Satgas, mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan. Seluruh intervensi akan berbasis data terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan sasaran serta efektivitas penganggaran. (rdr)
