PADANG, RADARSUMBAR.COM – Bupati Solok Jon Firman Pandu menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (13/1/2026).
Rakor tersebut membahas skema bantuan rumah bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah telah menyiapkan bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan Rp15 juta per kepala keluarga (KK), rusak sedang Rp30 juta per KK, dan rusak berat Rp60 juta per KK.
“Bantuan akan disalurkan melalui BNPB, sementara pendataan dilakukan oleh bupati dan wali kota di bawah koordinasi gubernur,” ujar Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Tito menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi dalam penyaluran bantuan. Namun, pemerintah memberikan kebijakan khusus bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.
“Dalam kondisi tertentu, kepala desa dapat menandatangani pertanggungjawaban sebagai pengganti dokumen warga, agar bantuan tidak terhambat,” jelasnya.
Untuk mencegah pemalsuan data, Mendagri juga meminta kepala daerah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan guna memastikan validitas data melalui pengecekan langsung di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melaporkan bencana hidrometeorologi telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah warga. Tercatat 6.895 unit rumah rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, 5.077 unit rusak berat, serta 775 unit rumah hanyut.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut dan menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Solok dalam mempercepat pendataan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Kami berkomitmen memastikan pendataan dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Jon Firman Pandu.
Ia juga menegaskan Pemkab Solok siap mengantisipasi kendala administrasi yang dialami warga terdampak bencana.
“Jika ada warga yang kehilangan dokumen, kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat dengan menyiapkan mekanisme penggantian administrasi tanpa mengurangi akuntabilitas,” tambahnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumbar, serta kepala BPBD dan OPD terkait. (rdr)
