JAKARTA, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mendatangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi terkait maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di Sumatera Barat (Sumbar). Andre menegaskan, praktik tambang ilegal tersebut sudah berlangsung lama dan menyebar di berbagai kabupaten.
“Beberapa tahun terakhir, penambangan emas ilegal di Sumatera Barat sangat marak. Ada di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, dan beberapa daerah lainnya,” kata Andre kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).
Andre menilai kasus yang menimpa Nenek Saudah di Pasaman hanyalah bagian kecil dari persoalan besar tambang ilegal di Sumbar. Menurutnya, kasus tersebut ibarat fenomena gunung es yang membuka praktik penambangan liar yang lebih luas.
“Kasus Nenek Saudah ini hanya puncak gunung es. Di bawahnya masih ada persoalan besar, yaitu tambang ilegal dan tambang liar. Karena itu, saya berkoordinasi langsung dengan Bareskrim, khususnya Dirtipidter,” ujarnya.
Ia mendorong Mabes Polri segera menurunkan tim secara serius dan berkelanjutan untuk memberantas tambang ilegal. Andre mengingatkan, penindakan sebelumnya kerap bersifat sementara sehingga aktivitas tambang liar kembali muncul.
“Dulu Pak Kapolri sudah pernah turun, tambang ilegal sempat hilang beberapa bulan, tapi kemudian muncul lagi. Hari ini saya datang untuk memastikan penanganan ini benar-benar tuntas,” tegasnya.
Andre juga meminta jajaran kepolisian di daerah tidak menutup mata terhadap praktik penambangan ilegal yang, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat.
“Tambang ilegal di sungai-sungai di Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, hingga Solok Selatan itu sudah diketahui luas oleh masyarakat. Karena itu, aparat jangan pura-pura tidak tahu,” katanya.
Lebih lanjut, Andre menekankan bahwa penindakan tambang ilegal sejalan dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Ia mengingatkan, kerusakan lingkungan akibat tambang liar berpotensi memicu bencana alam baru di Sumatera Barat.
“Kita tidak ingin kerusakan lingkungan ini berujung pada bencana baru. Ini sesuai komitmen Presiden Prabowo dan Kapolri yang tegas memberantas tambang ilegal dan tambang liar,” ujar Andre.
Sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat, Andre menegaskan kedatangannya ke Bareskrim bertujuan agar penanganan kasus tidak berhenti pada perkara pidana semata, tetapi menjerat aktor-aktor besar di balik tambang ilegal.
“Kami tidak ingin para penambang liar yang selama ini merasa kebal hukum justru lolos. Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni memastikan pihaknya telah menurunkan tim ke Sumatera Barat untuk melakukan penegakan hukum terhadap tambang ilegal, khususnya tambang emas.
“Kami mengucapkan terima kasih atas koordinasi Pak Andre Rosiade. Atas perintah pimpinan, tim Bareskrim sudah diturunkan ke Sumatera Barat untuk melakukan penegakan hukum terkait tambang ilegal,” kata Irhamni.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal di lingkungannya.
“Kami mohon masyarakat yang memiliki informasi segera melapor. Partisipasi publik sangat membantu agar penegakan hukum bisa berjalan cepat dan berkeadilan,” pungkasnya. (rdr)
