SAWAHLUNTO, RADARSUMBAR.COM – Wali Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Riyanda Putra, menegaskan penguatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) menjadi agenda prioritas awal 2026 guna memastikan pelayanan publik berjalan tertib, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Evaluasi ASN, kata Riyanda, dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada kehadiran atau absensi. Penilaian juga mencakup integritas, etika aparatur, kepatuhan terhadap pakta integritas, penggunaan kendaraan dinas, serta capaian kinerja yang terukur.
“Pakta integritas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen kerja yang menjadi dasar penilaian kinerja, evaluasi jabatan, dan penataan sumber daya aparatur,” ujar Riyanda di Sawahlunto, Senin.
Ia menekankan ASN dituntut bekerja adaptif dan bertanggung jawab, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah, sehingga setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah meminta seluruh perangkat daerah segera menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan program prioritas Presiden.
Menurut Jeffry, keselarasan tersebut penting untuk memperluas peluang dukungan pendanaan dan program dari kementerian, lembaga, maupun badan nasional, di tengah dinamika dan tekanan anggaran daerah.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto juga menyoroti manajemen RSUD Sawahlunto, menyusul masih adanya keluhan masyarakat terkait mutu pelayanan dan ketersediaan obat.
Wali Kota meminta jajaran terkait segera menindaklanjuti persoalan tersebut secara konkret dan terukur, mengingat layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan tingkat kepercayaan publik.
“Awal 2026 harus menjadi momentum pembenahan kualitas aparatur. Pemerintahan yang baik harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tertib secara administratif,” tegas Riyanda. (rdr/ant)
