PADANG, RADARSUMBAR.COM — Pemerintah memastikan keberlanjutan layanan pendidikan tetap berjalan di wilayah terdampak banjir.
Momentum hari pertama masuk sekolah semester genap tahun ajaran 2025/2026 di Kota Padang dimanfaatkan untuk menegaskan kehadiran negara dalam menjamin hak belajar peserta didik di tengah situasi darurat.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, meninjau langsung pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 12 Padang, Senin (5/1/2026), sekaligus bertindak sebagai pembina upacara bendera.
Sekolah tersebut merupakan salah satu satuan pendidikan yang terdampak banjir besar pada 28 November 2025 dan kembali terendam pada 2 Januari 2026.
Banjir merendam seluruh area sekolah seluas sekitar 14.000 meter persegi. Sejumlah ruang vital, mulai dari ruang kelas, laboratorium IPA dan komputer, perpustakaan, ruang guru, hingga administrasi, terendam lumpur setinggi 1–1,2 meter.
Dampaknya, lebih dari 70 persen mobiler rusak dan sekitar 100 unit komputer tidak dapat digunakan. Dalam amanatnya, Wamendikdasmen menegaskan bahwa bencana tidak boleh menghentikan proses pendidikan.
Pemerintah, kata dia, memastikan pembelajaran tetap berlangsung dengan pendekatan adaptif sesuai kondisi lapangan.
“Keterbatasan yang kita hadapi adalah kondisi darurat. Namun ini tidak boleh melemahkan semangat belajar dan mengajar. Justru dari situasi ini, kita dituntut lebih kreatif untuk bangkit,” ujar Atip Latipulhayat.
Ia menekankan, penyesuaian metode pembelajaran menjadi kunci agar tujuan utama pendidikan—yakni menghadirkan layanan bermutu—tetap tercapai, meskipun sarana dan prasarana belum sepenuhnya pulih.
Usai upacara, Wamendikdasmen meninjau sejumlah ruang kelas terdampak serta tenda darurat yang difungsikan sebagai ruang belajar sementara.
Dalam kunjungan tersebut, Atip juga mengikuti dialog pembelajaran virtual bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang tengah berada di sekolah terdampak banjir di Aceh.
Wamendikdasmen menjelaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah (Kemendikdasmen) memetakan tingkat kerusakan satuan pendidikan pascabencana menjadi kategori ringan, sedang, dan berat.
Sekolah dengan kerusakan ringan dibersihkan agar segera dapat digunakan, sementara sekolah rusak berat menjadi prioritas program revitalisasi tahun 2026.
“Di Sumatra Barat, sekitar 50 sekolah masuk prioritas revitalisasi. Sementara di Aceh dan Sumatra Utara jumlahnya sekitar seribuan sekolah. Pola pembelajaran di wilayah terdampak tidak dipaksakan normal, tetapi disesuaikan dengan kondisi riil,” jelasnya.
Di tingkat sekolah, semangat belajar tetap terjaga. Guru SMA Negeri 12 Padang, Rahmidayetti, mengungkapkan bahwa pelaksanaan ujian semester ganjil pada Desember 2025 tetap berjalan meski sebagian siswa harus mengikuti ujian di tenda darurat dan ruang kelas berlapis terpal.
“Kami terharu melihat semangat siswa. Dengan segala keterbatasan, mereka tetap disiplin dan tertib mengikuti ujian,” ujarnya.
Hal senada disampaikan siswa kelas XII, Fajar Aulia Putra, yang juga terdampak banjir di rumahnya. Menurutnya, kembali ke sekolah menjadi sumber harapan di tengah situasi sulit.
“Senang bisa belajar lagi bersama teman-teman. Kami berharap sekolah bisa segera pulih dan kembali nyaman,” katanya.
Kunjungan Wamendikdasmen menandai dimulainya kembali aktivitas pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak banjir, sekaligus memastikan langkah pemulihan berjalan seiring dengan keberlanjutan layanan pendidikan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua, termasuk bagi peserta didik di wilayah terdampak bencana. (rdr/infopublik)
