PADANG, RADARSUMBAR.COM — Anggota DPRD Kota Padang dari Dapil I Koto Tangah, Mulyadi Muslim, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Padang yang dinilainya gagal merespons secara cepat dan terbuka dalam menangani dampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Akibat kelambanan tersebut, warga terpaksa bergerak sendiri demi menyelamatkan lingkungan dan keselamatan mereka.
Mulyadi yang juga Ketua DPD PKS Kota Padang menegaskan, aksi swadaya masyarakat di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Batu Busuak, hingga Guo Kuranji bukanlah bentuk kepanikan, melainkan bukti nyata absennya negara dalam fase krusial pascabencana.
Warga di Batu Busuak, misalnya, bergotong royong memindahkan batu-batu besar untuk membangun tanggul darurat agar jalan tidak semakin amblas, sementara ibu-ibu di Guo Kuranji turun langsung membersihkan dampak banjir dengan peralatan seadanya.
“Kalau warga sudah harus menyelamatkan diri dan lingkungannya sendiri, ini alarm keras bahwa pemerintah tidak sigap.”
“Di tiga titik itu, dampak banjir dan longsor sangat berat, namun respons yang diharapkan tidak sebanding dengan kondisi lapangan,” tegas Mulyadi.
Ia menilai, masa tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah terbukti tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan mendasar.
Situasi semakin parah dengan datangnya banjir susulan akibat hujan deras serta kondisi sungai yang semakin dangkal karena sedimentasi.
Menurutnya, tanpa langkah luar biasa, ancaman serupa tinggal menunggu waktu untuk terjadi di Balai Gadang dan Lubuk Minturun.
Mulyadi juga mengkritik lemahnya transparansi Pemko Padang dalam menyampaikan kondisi riil kepada masyarakat.
Ia menyoroti banyak rumah warga yang secara kasat mata terlihat tidak rusak sehingga tidak masuk dalam data penerima bantuan, padahal secara faktual terdampak lumpur, sedimen tebal, dan kerusakan lingkungan yang membuat rumah tidak layak huni.
“Kalau solusinya relokasi, sampaikan dengan jujur dan bergerak cepat. Jangan biarkan warga hidup dalam ketidakpastian.”
“Negara tidak boleh ragu ketika keselamatan warganya dipertaruhkan,” ujar Mulyadi yang juga seorang ulama ini dengan nada tegas.
Sebaliknya, jika penanganan masih dimungkinkan melalui normalisasi aliran sungai, Mulyadi mendesak Pemko Padang segera mengambil kebijakan taktis dan strategis serta membawanya ke pembahasan resmi bersama DPRD dan instansi terkait.
Ia menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan upaya penyelamatan warga, khususnya di Kecamatan Nanggalo.
Lebih jauh, Mulyadi meminta Wali Kota Padang dan jajaran Pemko tidak ragu mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menurutnya, kegagalan berkoordinasi hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat.
“Yang dibutuhkan warga hari ini bukan sekadar pernyataan, tetapi kehadiran nyata negara. Progres harus dibuka, komunikasi harus sampai ke bawah.”
“Kalau pemerintah terus lamban, jangan salahkan rakyat jika kembali bergerak sendiri,” tutupnya. (rdr)
